Prabowo-Gibran juga menyatakan akan terus mengarahkan pemberian insentif pajak untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Menurut mereka, pendirian Badan Penerimaan Negara merupakan terobosan konkret untuk meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri, yang mereka targetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23%.
- Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah dan Pesantren, hingga bantuan gizi untuk balita dan Ibu hamil
Pada program ini, Prabowo-Gibran ingin memberantas stunting dengan memberikan makan siang harian kepada siswa pra sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.
Selain itu, bantuan juga diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Mereka menargetkan program tersebut untuk lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.
“Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029. Sumber makanan diutamakan dari produk lokal sehingga program ini juga akan berdampak besar pada berputarnya roda perekonomian di daerah,” tulis Visi Misi Prabowo-Gibran.
- Meningkatkan Produktivitas Pertanian
Dalam program ini, Prabowo-Gibran menyatakan, untuk mencapai swasembada pangan maka dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian dengan mengolah lahan yang ada (intensifikasi) dan memperluas lahan pertanian yang ada (ekstensifikasi).
Pada dokumen tersebut, kedua program ini akan dilakukan secara nasional dengan komoditas utama padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Dengan target capaian minimal tambahan 4 juta hektar luas panen tanaman pangan yang tercapai pada tahun 2029.
“Dengan tambahan luas panen minimal 4 juta ha dan bila itu fokus pada tanaman padi, maka produksi padi akan bertambah minimal sebesar 20 juta ton (asumsi produktivitas lahan 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (asumsi rendemen 50%),” tulis dokumen tersebut.
- Kartu-kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha
Prabowo-Gibran mengatakan masih terdapatnya kemiskinan absolut menunjukan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata yang membuat negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin.
Mereka menjelaskan, beberapa program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan program Keluarga Harapan akan dilanjutkan. Selain itu, Prabowo-Gibran juga akan menambahkan Kartu Anak Sehat dalam program ini.
Tak hanya itu, mereka juga mengatakan akan menambahkan program kredit usaha yang diperuntukan untuk, Tani, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Produksi, Pangan Rakyat, Nelayan, Pesisir, Industri Hilir UKM, Sart Up, hingga kredit untuk para generasi millenial dan Generasi Z.
“Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 5 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80),” tulis dokumen resmi itu.
- Menaikan Gaji ASN, TNI, Polri dan Pejabat Negara.
Prabowo-Gibran dalam dokumen visi misinya mengatakan akan menaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama bagi guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI/Polri, hingga pejabat negara. Menurut mereka, pelayanan publik yang baik dapat terlaksana bila gaji beberapa posisi tersebut dalam kondisi sejahtera.
“Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Kebijakan rekrutmen diarahkan pada sistem berbasis meritokrasi,” tulis poin tersebut.
- Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberian BLT
Dalam visi misi mereka, Prabowo-Gibran mengatakan akan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk kalangan yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Mereka mentargetkan merenovasi atau menjamin pembangunan rumah sebanyak 25 rumah per desa setiap tahunnya, atau setara dengan dua juta rumah. Selanjutnya, untuk perkotaan mereka mengatakan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak dan 500 ribu rumah vertikal.
“yang dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian target penjaminan pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional,” tulis penjelasan poin ke-7.
(azr/lav)
