2. Ceko
Makan gratis untuk anak-anak berpenghasilan rendah dengan rentang usia 3-15 tahun (menerima pendapatan minimum) jika sekolah berpartisipasi dalam skema pendanaan.
3. Jerman
Makan siang hanya disediakan di sekolah sepanjang hari karena sebagian besar disubsidi. Hal ini dapat diganti sebagai bagian dari tunjangan pendidikan dan partisipasi rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki anak dengan bantuan pendapatan dasar untuk pencari kerja, bantuan sosial, tunjangan pencari suaka atau tunjangan tambahan untuk anak atau tunjangan perumahan.
4. Hongaria
Makan gratis di sekolah dasar (pengurangan 50% di sekolah menengah) untuk anak-anak yang menerima tunjangan perlindungan anak reguler atau di panti asuhan.
5. Luksemburg
Makan gratis bagi anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan pendapatan minimum atau bagi anak-anak yang diidentifikasi oleh dinas sosial setempat yang mengalami kerawanan atau pengucilan sosial.
6. Malta
Program ini hanya gratis di sekolah negeri untuk anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah yakni mereka yang siswa/orang tua/saudaranya menderita penyakit mematikan atau penyakit mental kronis. Selain itu, siswa yang mengalami penelantaran karena kesulitan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga atau penyalahgunaan obat-obatan, dan mereka yang berstatus pengungsi atau pencari suaka/anak perusahaan perlindungan sementara.
7. Portugal
Program makan gratis untuk anak-anak yang tinggal di rumah tangga berpenghasilan rendah atau penyandang disabilitas.
8. Slovakia
Program makan gratis bagi anak-anak yang tinggal di rumah tangga berpendapatan rendah yang bersekolah di sekolah dasar dan semua anak pada tahun terakhir pendidikan prasekolah.
9. Slovenia
makan gratis untuk anak-anak yang tinggal di rumah tangga berpendapatan rendah.
10. Spanyol
Makan gratis untuk anak-anak yang tinggal di rumah tangga berpendapatan rendah, anak-anak di panti asuhan, anak-anak di rumah tangga yang menderita kekerasan berbasis gender, korban terorisme, anak di bawah umur tanpa pendamping, dan mereka yang memiliki disabilitas.
Inggris juga memiliki program makan gratis yang tergantung pada pendapatan rumah tangga.
Makanan bersubsidi atau makanan gratis tersebut tidak mencakup seluruh wilayah negara. Beberapa negara lebih memilih untuk menargetkan sekolah dibandingkan individu. Sekolah umumnya dipilih di daerah tertinggal.
Selain itu, ada 10 negara anggota UE yang menyediakan makanan bersubsidi dan/atau makanan gratis namun tidak mencakup seluruh negara yakni Austria, Belgia, Bulgaria, Yunani, Prancis, Kroasia, Irlandia, Italia, Polandia, dan Rumania.
Di Prancis, terdapat makanan gratis di sekitar 50 dari 35.000 kota. Harganya tergantung pada pendapatan rumah tangga di sebagian besar kota besar. Sebagai bagian dari rencana aksi kemiskinan tahun 2017, pemerintah daerah yang menawarkan skala harga progresif dengan segmen harga sama dengan atau di bawah €1 dapat memperoleh manfaat dari kontribusi negara.
Ada juga Belgia, sebuah proyek percontohan dilakukan di antara komunitas berbahasa Perancis yang ditargetkan pada sekolah-sekolah yang paling kurang beruntung hanya pada tingkat pra-sekolah dasar.
Plus Minus Program Makan Gratis
Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro menilai masyarakat akan mengantisipasi realisasi program 'Makan Siang Gratis' yang diusung oleh Prabowo-Gibran dengan membagikan makanan dan susu kepada lebih dari 50 juta anak sekolah setiap hari. Program ini diperkirakan menelan biaya mencapai US$30 miliar atau sekitar Rp470 triliun.
Dari segi investasi, potensi kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru senilai US$35 miliar atau sekitar Rp547 triliun di Nusantara, Kalimantan, diharapkan dapat memberikan semangat bagi perusahaan konstruksi.
"Kelanjutan program IKN dan Makan Siang Gratis kemungkinan memerlukan penyesuaian terhadap Undang-Undang (UU) Keuangan Negara tahun 2003, yang membatasi defisit fiskal tahunan Indonesia sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) dan total utang pemerintah terhadap PDB sebesar maksimum 60%," ujar Satria dalam hasil risetnya, Jumat (16/2/2024).
Sebelumnya, Tim Ekonomi Prabowo melontarkan gagasan untuk memperbesar defisit anggaran menjadi 6%. Sementara itu, Prabowo sendiri melihat adanya ruang untuk memperluas rasio utang terhadap PDB hingga 50%.
Meskipun Satria memperkirakan pelonggaran kehati-hatian fiskal tidak akan terjadi dalam waktu dekat, revisi terhadap UU Keuangan Negara yang telah berusia 20 tahun ini memerlukan persetujuan DPR dan mungkin memerlukan proses perumusan dan pembahasan yang berlarut-larut dan bernuansa politik.
"Kami yakin hal ini akan menghabiskan waktu minimal 2 hingga 3 tahun, termasuk upaya konsolidasi politik dari Prabowo untuk merangkul lawan-lawan politiknya – menurut pandangan kami, ini merupakan visi jangka menengah, bukan perubahan jangka pendek," papar Satria.
(mfd/spt)
