Para pemimpin petani mengatakan setelah pertemuan hari Kamis bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melanjutkan pembicaraan secara damai sembari mencari solusi.
Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi sejauh ini tetap bertahan terhadap tuntutan para petani, karena khawatir akan terulangnya protes pada tahun 2020 dan 2021 yang memaksanya untuk mencabut undang-undang reformasi pertanian. Dengan pemilihan umum yang tinggal beberapa bulan lagi, Modi berada dalam posisi yang kuat untuk kembali menjabat untuk masa jabatan ketiga.
India adalah produsen beras, gandum, gula, dan kapas terbesar kedua di dunia, dan bergantung pada ratusan juta petani kecil untuk tanaman-tanaman ini, yang masing-masing memiliki kurang dari 2 hektar lahan.
Selama bertahun-tahun, harga yang diperoleh petani di pasar grosir yang dikelola pemerintah untuk hasil panen mereka tidak sesuai dengan harapan. Mereka mengeluh bahwa masalah seperti kolusi di antara para pedagang dan manipulasi harga telah mengurangi keuntungan. Cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim telah memperburuk situasi.
Para petani berpendapat bahwa harga minimum yang terjamin akan meningkatkan pendapatan mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara ini. Pemerintah mengatakan bahwa pengendalian harga akan membebani anggarannya dan dapat memicu inflasi di sebuah negara. Inflasi pangan di India sendiri mencapai 8,3% di bulan Januari.
(bbn)
