"Menurut saya memang dirut, komisaris utama juga harus bertanggung jawab. Saya tak mengatakan harus mundur bukan, tapi ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan," imbuhnya.

Apalagi kata dia selama ini kala Pertamina dikritik termasuk oleh Herman sendiri lewat media sosial (medsos) maka buzzer medsos malah menyerangnya habis-habisan. Belum lagi kata dia, warga di sana yang cenderung disalahkan karena dianggap mendekat pada potensi bahaya. Isu ini yang digiring para buzzer. Padahal sejak lama kata dia sudah diingatkan agar keberadaan warga di sana menjadi perhatian termasuk dengan merealisasikan buffer zone. Namun tak kunjung terjadi.

Kata dia, hal-hal yang disampaikan Nicke dalam rapat sudah bisa diduga. Dirut Pertamina itu hanya memaparkan sejarah kepemilikan aset Pertamina, kronologi kejadian, bantuan yang diberikan hingga langkah yang akan dilakukan. Namun hal tersebut kata Herman tak kontekstual untuk solusi terhadap masalah yang sedang terjadi.

Dia juga mengingatkan jangan sampai soal relokasi ini terjadi dualisme. Terbukti ada menteri yang menyebut akan membangun depo baru di lokasi Pelindo namun ada yang tak mau relokasi.

"Jangan menteri A ngomongnya relokasi kemudian menteri B tidak mau merelokasi kemudian hari ini bisa merelokasi masyarakat bisa depo jadi yang mana? Jangan sampai kedua-duanya tidak dilakukan," ujarnya.

Sementara Nicke Widyawati dalam paparannya menyebutkan bahwa Pertamina akan mulai mengerjakan buffer zone 'daerah penyangga' di sekitar Depo Plumpang, Koja, Jakarta Utara itu. Hal ini menjadi solusi karena bisa memberi keamanan bagi masyarakat sekaligus memastikan Depo Plumpang bisa tetap beroperasi karena menyimpan cadangan nasional 15%.

Sementara investigasi kata dia masih lanjut dilakukan oleh aparat keamanan, Ditjen Migas Kementerian ESDM dan pihak Pertamina.

"Nah hasil investigasi belum selesai belum keluar tentu nanti kalau sudah ada bisa kami sampaikan dalam forum yang lain," kata Nicke.

(ezr)