Bloomberg Technoz, Jakarta - Pakar hukum menilai langkah permintaan audit menyeluruh terhadap sistem penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini mendesak diperlukan.

Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar mengatakan hal itu merujuk pada kemungkinan besar sistem IT milik KPU pada Sirekap yang disinyalir cenderung menguntungkan kepada salah satu paslon capres-cawapres.

"Sangat mendesak, karena sistem pelaporan di KPU oleh beberapa timses paslon disinyalir dirancang untuk menguntungkan salah satu calon. Dengan demkian, jika benar, maka kecurangannya ini sudah sistemik," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (17/2/2024).

Fajar mengatakan, jika proses audit tersebut dilaksanakan, kemungkinan dapat membuat penjelasan terhadap pihak yang diduga melakukan kecurangan dapat mengevaluasi sistem tersebut.

"Karena itu, penjelasannya tidak cukup hanya meminta maaf saja, tetapi harus ada perbaikan sistemik terhadap sistem pelaporannya."