"Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah harus menciptakan buffer bagi pengguna subsidi BBM [bahan bakar minyak] dan LPG [liquified petroleum gas], serta potensi kenaikan harga transportasi logistik yang dapat memengaruhi harga-harga barang," ujar dia.
Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television, wakil ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut 02 —Eddy Soeparno— sebelumnya menyebut bahwa pemerintahan Prabowo nantinya bisa saja menyesuaikan subsidi energi selama 2—3 bulan ke depan setelah mulai menjabat pada Oktober.
Eddy mengatakan, sebagian dari tujuan hal itu adalah untuk merealisasikan berbagai program kampanye Prabowo, yang notabene mencakup makan siang gratis dan susu kepada anak sekolah.
Terlebih, sekitar 80% dari Rp350 triliun (US$22 miliar) anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menyubsidi Solar dan LPG 3kg dinilainya lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi.
Di sisi lain, Prabowo juga ingin menutup celah dalam pengumpulan pajak untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Eddy mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan sekitar 10% produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara tetangga di Asia Tenggara ini memiliki rasio pajak sebesar 14%.
Belakangan, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pun mengatakan pelaksanaan program makan siang gratis tersebut, yang direncanakan menyasar kepada 82,9 juta anak sekolah, akan berlangsung secara bertahap.
"Jadi tidak langsung 82,9 juta anak langsung mendapatkan program ini pada tahun 2025. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama," ujar Komandan Komunikasi TKN Budisatrio Djiwandono.
(ibn/wdh)
