Fitch Group mengungkapkan kalangan investor berharap kebijakan Jokowi soal proteksionisme komoditas andalan RI —sebagai perjalanan dalam memuluskan program hilirisasi seperti pelarangan ekspor nikel, bauksit, dan juga kelapa sawit— dapat dipertahankan oleh Prabowo.
Adapun, tujuan pelarangan ekspor komoditas itu yakni; mengembangkan industri pengolahan domestik negara dan meningkatkan nilai tambah, yang juga akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi domestik; stabilisasi harga; dan memastikan ketersediaan komoditas penting di era transisi energi.
"Kami mengharapkan pemerintahan Prabowo untuk mempertahankan sikap proteksionis komoditas yang tegas. Kebijakan komoditas baru dan/atau pengenaan lebih banyak larangan ekspor dapat menimbulkan ketidakpastian regulasi dan operasional untuk hulu produsen komoditas," papar Fitch Group dalam laporannya, dikutip Sabtu (17/2/2024).
Kebijakan hilirisasi yang digaungkan oleh Jokowi itu, kata Fitch, digadang-gadang mendorong pertumbuhan ekonomi sekuler dalam permintaan domestik jika terapkan dalam fokus jangka panjang.
2. Pengembangan EV dan Hilirisasi
Dalam periode kepemimpinan Jokowi, Indonesia telah secara aktif berusaha mengembangkan sektor hilirnya yang bernilai lebih tinggi dan sedang memantapkan dirinya sebagai hub produksi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), dengan memanfaatkan cadangan nikelnya yang besar yang merupakan salah satu komponen penting dalam produksi baterai litium-ion EV.
Indonesia sendiri juga telah menetapkan target ambisius untuk Indonesia akan memulai produksi mobil listrik pada 2024, dan memproduksi 600.000 EV tiap tahun pada 2030.
"Sekali lagi, kami berharap Bapak Subianto menjunjung tinggi kesinambungan kebijakan ekspansi hilir dan EV Presiden Joko Widodo dalam dorongan manufaktur," papar Fitch.
Dalam hal itu, lembaga tersebut mengatakan Indonesia sendiri saat ini telah memiliki badan usaha seperti PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), yang jika fokus dalam penghiliran itu, perusahaan pelat merah itu bakal mendapatkan keuntungan besar.
MIND ID sendiri saat ini telah mulai membangun rantai pasok untuk kendaraan EV dan berencana membentuk konsorsium pabrik EV senilai US$12 miliar pada 2027 . Melalui anak usahanya, MIND juga telah mengamankan beberapa pasokan tambang nikel, beserta pabrik pengolahan dan pemurniannya (smelter).
3. Infrastruktur dan Pembangunan IKN
Fitch Group berharap Prabowo dapat melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang ditujukan untuk pemerantaan ekonomi Tanah Air.
Saat ini, pembangan IKN juga telah menghabiskan hampir Rp40 triliun kas negara, sejak dimulai pada 3 tahun lalu, dan diharapka rampung total pada 2045 dengan perkiraan total anggaran hampir mencapai sekitar Rp500 triliun.
"Mempertimbangkan penegasan Bapak Subianto tentang kesinambungan kebijakan, kami mengharapkan komitmen berkelanjutan terhadap Proyek relokasi modal yang seharusnya mendorong permintaan infrastruktur yang kuat ke depan," tutur Fitch Group.
Hal itu juga dinilai dapat mendorong permintaan terhadap berbagai produk infrastruktu yang dihasilkan melalui pertambangan dalam negeri, seperti aluminium, tembaga, baja, dan seng.
Meski demikian, Fitch juga mewanti-wanti kelayakan proyek IKN, seiring dengan besarnya jumlah investasi modal yang dibutuhkan, baik dari investor lokal maupun asing dan bahwa banyak pekerjaan dasar perlu dilakukan.
Hal itu juga tecermin dari beberapa investor yang sebelumnya berencana bakal menanamkan investasinya, kembali menarik diri seperti Softbank, sebuah raksasa perusahaan asal Jepang. "Ini akan terus menjadi tantangan bagi pemimpin pengganti Jokowi," kata Fitch.
4. Reformasi Sektor Ketenagalistrikan
Pada 2022, Indonesia juga resmi meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP), sebuah kesepakatan untuk memobilisasi dana iklim sebesar US$20 miliar dalam pendanaan untuk mempercepat dekarbonisasi sektor listriknya.
Dalam pendanaan itu, erdapat lima bidang investasi (IFA) JETP yang disepakati di dalam CIPP, yaitu:
- IFA 1: Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi Listrik; sekitar 14.000 km rangkaian transmisi yang memakan biaya hingga US$19,7 miliar pada 2030;
- IFA 2: Pemensiunan Dini dan Managed Phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara; retrofitting fleksibilitas batubara dan pemensiunan dini yang memerlukan dana hingga US$2,4 miliar pada 2030;
- IFA 3: Akselerasi Energi Terbarukan Dispatchable; pengembangan kapasitas sebesar 16,1 GW pada 2030, yang memakan biaya hingga US$49,2 miliar pada 2030;
- IFA 4: Akselerasi Energi Terbarukan Variabel (VRE); pengembangan kapasitas sebesar 40,4 GW pada 2030, yang memakan biaya hingga US$25,7 Miliar pada 2030; dan
- IFA 5: Pengembangan Rantai Pasokan Energi Terbarukan.
"Namun, meningkatkan modal tetap menjadi tantangan di tengah kekhawatiran di antara investor luar negeri tentang cara melacak investasi dan penggunaannya yang tepat, dan kurangnya kerangka kerja ESG yang menawarkan perlindungan kepada investor luar negeri."
Meski Prabowo telah berkomitmen untuk melanjutkan dan memprioritaskan pembersihan sektor listrik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong pemanfaatan energi bersih, Fitch Group mewaspadai terhadap risiko regulasi dan operasional yang dikhawatirkan memiliki dampak terhadap PLN.
Fitch setidaknya membeberkan beberapa poin mitigasinya, yakni:
- Tidak jelas seberapa besar komitmen Prabowo terhadap retorika pengurangan batu bara, karena mengatasi risiko iklim relatif kurang ditekankan daripada ambisi lain dalam kampanyenya.
- Monopoli PLN saat ini, pangsa pasar menyeluruh serta status kuasi-kedaulatannya harus menyangga ancaman dari persaingan baru.
- PLN berencana kembangkan tambahan 31,6 GW energi terbarukan kapasitas antara 2024 dan 2033, yang harus selaras dengan transisi negara ke energi yang lebih hijau.
- Indonesia masih sangat bergantung pada batubara dengan kapasitas batubara masih ditambahkan;
- Pentahapan keluar dari batubara akan menjadi berlarut-larut proses, dan setiap tindakan kebijakan yang tidak menguntungkan kemungkinan akan diterapkan secara bertahap.
5. Potensi Defisit Fiskal Lebih Lebar
Fitch Group juga mewanti-wanti berbagai program kampanye Prabowo ke depan dapat berakibat terhadap potensi defisit fiskal yang lebar.
Dalam kampanyenya, Subianto berpendapat bahwa ekonomi "underleveraged" dan dapat meningkatkan rasio utang terhadap PDB menjadi 50% dari 38% pada 2023 (meskipun dia mencabut pernyataannya setelahnya).
Dia juga menjanjikan sosial yang besar program bantuan yang dapat menelan biaya sekitar Rp300 triliun setahun, hanya sedikit dari defisit anggaran 2023 terbaru negara sebesar Rp348 triliun.
"Ditambah dengan terus mengejar proyek Nusantara yang ambisius, kami melihat potensi fiskal disiplin untuk menjadi lebih longgar di bawah pemerintahan Subianto," paparnya.
6. Hubungan Diplomatik China dan AS
Dalam hal ini, Fitch berharap kepemimpian Prabowo ke depan dapat tetap menjaga dan mendukung kebijakan hubungan diplomatik yang stabil terhadap China dan AS, sebagai 2 negara adidaya dunia.
"Dengan demikian kami berharap Indonesia tetap stabil dan pendekatan pragmatis terhadap kebijakan luar negerinya di bawah pemerintahan Subianto, yang harus mendukung negara hubungan diplomatik, pertumbuhan ekonomi dan ekspor."
(ibn/wdh)
