“Kita duduk bareng-bareng, kita audit dengan benar,” papar dia. Memang KPU telah mengakui kesalahan, namun itu tidak cukup menurut Bambang. “Salah satu bentuk maaf itu adalah memberikan akses untuk tiap-tiap calon melakukan audit. Bagi saya mestinya permintaan maaf KPU itu dikonversi menjadi bagian dari audit kami.”
Di tempat berbeda, Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra mengatakan pihaknya tidak menuduh apakah ada kecurangan dalam proses pemilu dan perhitungannya. Namun fakta yang ditemukan masih terdapat sejumlah masalah, termasuk terpampang dari hasil Sirekap dan data monitoring real count yang dapat diakses publik.
“Kita tidak berburuk sangka, tapi sudah muncul keresahan di publik,” kata dia. Menurutnya untuk memberi kembali rasa percaya kembali ke KPU, bisa dilakukan audit, termasuk pemeriksaan keamanan sistem protokol di situs.
“Akan terlihat apakah ada ketidakcakapan, ada kelalaian, atau jangan-jangan ada korupsi. Kita [Indonesia] banyak yang punya pengalaman panjang dan pengalaman global [melakukan audit teknologi],” jelas dia.
Temuan publik atas dugaan kecurangan, lanjut Karaniya, terus ditemukan dan jumlahnya tidak sedikit. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagaimana situs KPU yang memiliki anggaran besar dan berkaitan dengan penyelenggaraan event politik, “namun punya tidak error yang sangat mengkhawatirkan.”
(prc/wep)
