Logo Bloomberg Technoz

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan pemerintah akan segera mempublikasikan konsep standardisasi baterai untuk motor listrik di Indonesia. 

Kemenperin melibatkan PT PLN (Persero) dan pelaku usaha dalam penyusunan konsep standarisasi tersebut. 

“[Standardisasi baterai untuk] motor akan segera kita launch konsepnya. Jadi artinya nanti akan ada tripartit antara Kemenperin, PLN, dan pelaku usaha, dan itu konsepnya seperti apa kesepahamannya bahwa harus ada standardisasi baterai,” ujar Agus saat ditemui usai membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Kamis (15/12/2024).

Agus tidak menjelaskan dengan lengkap perihal kapan Kemenperin bakal menerbitkan konsep standardisasi baterai untuk motor listrik di Indonesia tersebut. 

Namun, Agus memastikan Kemenperin bersama dengan PLN dan pelaku usaha bakal menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) mengenai standardisasi tersebut pada kuartal II-2024.
 
“Kita akan mencoba menandatangani MoU itu kuartal ke-2 tahun ini. Tadi saya juga ketemu Pak Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo,” ujarnya. 

Selain baterai untuk motor listrik, Agus mengatakan, Kemenperin juga bakal berpotensi untuk membuat standarisasi baterai untuk mobil listrik di Indonesia. 

Perakitan motor listrik Alva di Alva Manufacturing Facility, Cikarang, Jawa Barat, Rabu (20/9/2023). (Bloomberg Technoz/ Andrean Kristianto)

Serapan Rendah

Sebelumnya, Kemenperin mencatat serapan dari program subsidi motor listrik tersebut pada 2023 adalah 11.532 unit atau senilai Rp80,7 miliar. Sementara itu, target yang ditetapkan sebesar 200.000 unit dengan total anggaran Rp1,4 triliun.

Agus menjelaskan, terdapat 2 faktor yang menyebabkan kuota subsidi motor listrik pada 2023 tidak terpenuhi. Pertama, penyaluran subsidi baru dimulai bulan April 2023 dan syarat-syaratnya yang disederhanakan baru berlaku pada September 2023.

“Pada 19 September 2023, pemerintah mengubah syarat penerima Bantuan Pembelian KBLBB menjadi satu Kartu Tanda Penduduk per unit motor sehingga lebih mudah dan terbuka untuk semua kalangan. Perubahan persyaratan tersebut mendorong peningkatan pembelian sebesar 567%,” sebutnya

Kedua, lanjut Agus, penyebab rendahnya penyerapan subsidi motor listrik adalah berhubungan dengan kemampuan dari komponen baterai yang diproduksi saat ini. Sebab, pengisian daya yang dinilai terlalu lama membuat minat masyarakat akan motor listrik menjadi rendah.

(dov/wdh)

No more pages