Risiko implementasi kebijakan dan pertumbuhan ekonomi secara lebih luas, menurut Henderson, bisa dimitigasi apabila pemerintahan baru nanti bisa memenuhi tiga kriteria penting.
Pertama, terbentuk koalisi pemerintahan yang luas dan kooperatif. Kedua, membentuk kabinet yang berisi sosok-sosok teknokrat berpengalaman dan memiliki kredibilitas dan menunjukkan kecenderungan untuk mendengarkan tim kabinet.
Ketiga, mewujudkan rencana anggaran APBN 2025 yang menunjukkan kehati-hatian fiskal serta prioritas belanja produktif dan langkah-langkah jelas yang bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan sebagai bagian dari produk domestik bruto.
Dalam kacamata Henderson, agenda ekonomi tiga kandidat presiden sejatinya mengincar manfaat yang serupa kendati taktik dan penekanannya berbeda-beda.
"Itu akan memudahkan pembentukan koalisi yang produktif yang mempertahankan momentum reformasi dan perbaikan iklim usaha seperti yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya dan menjadi kunci untuk menarik arus penanaman modal asing," jelasnya.
Akan tetapi, latar belakang Prabowo yang lebih kuat di sektor pertahanan dan keamanan alih-alih di sektor ekonomi dan bisnis, justru memunculkan ketidakpastian, menurutnya.
"Sebagai mantan jenderal, Prabowo mungkin lebih terbiasa memberi perintah dibanding membangun konsensus atau dialog. Ia juga dikenal temperamental dan mudah berubah," kata Henderson. Sedangkan pasangannya yakni Gibran, putra Presiden Joko Widodo, masih muda dan kurang pengalaman.
"Kami melihat sinyal potensi perubahan dan ketidakstabilan kebijakan yang mungkin terjadi di masa mendatang setelah diajukannya program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah," sebutnya.
Hasil hitung cepat yang memunculkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pilpres berseberangan dengan hasil pemilihan anggota legistlatif. "Para pemilih di Indonesia tampaknya telah melakukan lindung nilai atas pertaruhan mereka dengan mendukung partai berkuasa yaitu PDI Perjuangan," kata Henderson.
Bila tercipta oposisi kuat dalam sistem di bawah pemerintahan yang baru, itu akan menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan atau kegagalan eksekutif mengegolkan kebijakan.
PDI Perjuangan saat ini menempati posisi diametral dengan Prabowo yang didukung oleh Jokowi. Dalam pilpres, PDI Perjuangan mengusung Ganjar-Mahfud yang hanya memperoleh suara tak sampai 17% berdasarkan hasil hitung cepat.
Selain PDIP, partai-partai di koalisi pendukung 01 dan 03, seperti Partai Nasdem, PKB, PKS, terlihat meraup suara yang signifikan di mana bila digabungkan totalnya bisa lebih dari 40% berdasarkan hitung cepat, meski itu tidak memasukkan PPP yang sepertinya tidak berhasil memenuhi ambang batas lolos parlemen.
Hasil hitung cepat semua lembaga survei sejauh ini menempatkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pilpres yang diikuti setidaknya 200-an juta pemilik hak suara, kemarin (14/2/2024). Hasil penghitungan resmi masih berjalan dan akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum selambatnya 35 hari ke depan.
(rui/aji)
