MHI akan bekerja sama dengan BAe Systems Plc dan Leonardo SpA sebagai kontraktor utama, sementara sejumlah perusahaan lain juga akan terlibat. Sugimoto menambahkan, MHI tidak dapat mengomentari potensi ekspor pesawat baru yang dijadwalkan siap pada 2035, mengingat peraturan saat ini.
Pemerintah Jepang di bawah mantan Perdana Menteri Shinzo Abe telah melonggarkan larangan puluhan tahun atas pengiriman alat utama sistem pertahanan (alutsista) ke luar negeri pada tahun 2014. Kebijakan itu memudahkan perusahaan di industri pertahanan untuk berkolaborasi dengan sekutu. Meski pembatasan tetap ketat, pemerintah tampaknya akan lebih terbuka dalam membantu produsen pertahanan Jepang.
"Kegiatan ekspor adalah kunci untuk mendapatkan keuntungan skala besar. Itulah mengapa industri pertahanan Jepang sangat lemah," kata Nobukatsu Kanehara, mantan wakil kepala Dewan Keamanan Nasional Jepang, dan sekarang menjadi profesor hukum di Universitas Doshisha.
Perang Rusia di Ukraina telah memicu perlombaan senjata global dan menciptakan peluang bagi negara-negara seperti Korea Selatan. Negeri Ginseng itu diperkirakan akan melipatgandakan ekspor pertahanannya pada tahun 2022, seiring meningkatnya pembeli yang ingin mengganti persenjataan era Soviet dengan teknologi yang lebih canggih.
AS sendiri tampaknya memberi lampu hijau kepada sekutu untuk menjual senjata ke negara-negara di Eropa timur. Ini karena kontraktor pertahanan AS berlomba untuk memenuhi pesanan senjata yang akan dikirim ke Kyiv dan Taipei, yang tengah menghadapi ancaman dari China.
Jepang, sebagai negara yang mengadopsi konstitusi pasifis di bawah pendudukan AS setelah perang, telah lama menganggap ekspor senjata sebagai hal yang tabu. Pemikiran itu mulai berubah saat kekuatan rudal negara tetangga Korea Utara tumbuh dan ketegangan antara AS dengan China meningkat.
Dalam Strategi Keamanan Nasional yang dirilis pada Desember, pengiriman peralatan dan teknologi pertahanan digambarkan sebagai “instrumen kebijakan utama untuk memastikan perdamaian dan stabilitas, terutama di Indo-Pasifik”. Dokumen tersebut menjabarkan rencana revisi untuk memuluskan upaya tersebut, yang mencakup kasus-kasus seperti pesawat tempur GCAP.
Jepang adalah satu-satunya anggota Kelompok Tujuh (G7) yang belum memberikan dukungan militer untuk Ukraina, meski PM Fumio Kishida tengah mempertimbangkan mengundang Presiden Volodymyr Zelensky ke KTT di Hiroshima pada Mei mendatang.
"Saya melihat ini sebagai masalah di mana kita perlu mencapai kesimpulan," kata Kishida di parlemen awal bulan ini saat membahas masalah tersebut.
Proyek jet tempur ini telah digambarkan sebagai dorongan bagi seluruh industri pertahanan di ketiga negara mitra. Terutama bagi Jepang, di mana beberapa perusahaan kecil dan menengah terpaksa harus gulung tikar dalam beberapa tahun terakhir karena rendahnya keuntungan dan permintaan yang tidak dapat diprediksi.
"Jika satu bagian di antara ribuan atau puluhan ribu pemasok tidak tersedia, seluruh operasi berhenti," kata Sugimoto, seraya menambahkan perusahaannya terkena dampak hilangnya pemasok tersebut.
Pesawat tempur GCAP akan menjadi salah satu atraksi utama di pameran pertahanan DSEI yang berlokasi di Chiba, meski pembicaraan antara ketiga kontraktor tersebut masih dalam tahap awal. Penyelenggara mengatakan mereka mengharapkan peningkatan jumlah pengunjung sebesar 25% dibandingkan dengan acara sebelumnya di tahun 2019.
"Pesawat tempur adalah proyek yang sangat luas jangkauannya," kata Sugimoto. "Melalui program ini, pemasok Jepang secara keseluruhan akan mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan peluang bisnis. Saya memiliki harapan besar bahwa industri pertahanan Jepang akan tumbuh secara keseluruhan."
--Dengan asistensi dari Takashi Hirokawa.
(bbn)
