Berdasarkan penggunaan, dukungan pembiayaan mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,7% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%), Jasa Pendidikan (16,6%), Konstruksi (14,1%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%).
Bank sentral mengklaim posisi utang luar negeri (ULN) pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah.
Posisi ULN swasta pada akhir kuartal IV 2023 tercatat sebesar US$197,0 miliar, atau terkontraksi 1,9% YoY, melanjutkan kontraksi pada kuartal III sebesar 3,5% YoY. Kontraksi pertumbuhan utang luar negeri (ULN) tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi 2,4% dan 1,8%.
Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri (ULN) swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,7% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9% terhadap total ULN swasta.
Adapun, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah mencapai 29,7%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,6% dari total utang luar negeri (ULN).
(lav)
