"PPATK akan selalu melakukan langkah-langkah kolaboratif yang efektif untuk penanganan seluruh informasi yang telah disampaikan" tambah Ivan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengatakan tidak mengetahui adanya aliran rekening janggal milik 647 pegawainya yang mencapai Rp 300 triliun. Laporan PPATK yang masuk ke kementerian, , kata Sri Mulyani, tidak pernah mencantumkan nominal atau angka transaksi.

Belakangan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD pun menjembatani antara Kemenkeu dan PPATK. Mahfud meminta Kemenkeu secara serius memeriksa setiap laporan yang diserahkan KPK. Dia juga mengancam akan mengambil alih kalau laporan analisis tersebut mandek atau tanpa kelanjutan.

(frg/wep)