Bloomberg Technoz, Jakarta - Sekretaris Jenderal dari PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat kebijakan menaikkan tunjangan kinerja (Tukin) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh pemerintah kental sebagai upaya bujuk membujuk.
Menurut Hasto, kenaikan tunjangan kepada penyelenggara Pemilu 2024 yang rilis jelang pencoblosan Pemilu 2024 menguntungkan pasangan calon (paslon 02), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan dilakukan melalui pemerintah berkuasa.
“Ada berbagai upaya untuk pasangan 02, Prabowo-Gibran dengan dukungan kekuasaan, termasuk memberikan suatu insentif. Insentif yang sangat kental itu sebagai bujuk membujuk. Ada cara dengan kasar, intimidasi, ada juga bujug dengan cara halus,” kata Hasto di Jakarta, Rabu (14/2/2024).
“Tetapi itu yang terjadi dan rakyat sudah sangat paham tentang politik kebenaran itu, hingga apa yang dilakukan dengan berbagai cara akan berhadapan dengan kekuatan kebenaran dari rakyat.”
Ganjar Pranowo sebelumnya mencoba berpikir baik bahwa tukin Bawaslu yang dinaikkan 16% jelang Pemilu 2024 oleh pemerintah bukan bagian dari upaya suap. Ganjar juga berharap pemilu 2024 dapat berjalan dengan bersih.
"Semua berharap pemilu bersih. Kegelisahan kegundangan tokoh agama, sempat bikin Dirty Vote, catatan masyarakat. Mudah-mudahan sudah untuk jari ini membawa ke jalan yang benar," tambah Ganjar.
Jokowi sebelumnya meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Setjen Bawaslu).
Dalam lembar salinan perpres tersebut, presiden membagi nominal tunjangan kinerja berdasarkan 17 tingkatan kelas jabatan di tubuh Bawaslu.
Kelas jabatan paling rendah atau kelas 1 mengalami peningkatan tukin menjadi sebesar Rp1.968.000 per bulan. Sedangkan kelas jabatan tertinggi atau kelas 17 mencapai Rp29.085.000 per bulan.
Presiden Jokowi menegaskan di sela-sela pencoblosan di TPS 010 Gambir, Jakarta Pusat, bahwa jika menemukan potensi kecurangan pemilu dapat segera melaporkan kepada Bawaslu.
“Semuanya ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian kalau masih belum, ini kan masih ada gugatan lagi di Mahkamah Konstitusi. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti,” tutur dia.
“Pemilunya berjalan dengan lancar, seluruh rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dan semuanya berlangsung dengan jurdil, luber dan aman juga kita harapkan,” pungkas Jokowi.
(wep)
