Trissia melanjutkan, pemerintah dapat memanfaatkan kapasitas dan teknologi yang dimiliki swasta untuk memperluas jangkauan pembangunan infrastruktur.
Sebaliknya, swasta dapat memanfaatkan akses pemerintah di wilayah yang belum tersentuh jaringan 4G serta menggunakan instrumen-instrumen kebijakan dan regulasi, terutama dalam menimbang skala ekonomi (economies of scale) yang sangat rendah di wilayah 3T.
Dia mencontohkan pengembangan jaringan internet tidak bergerak (fixed broadband) yang dilakukan perusahaan swasta lebih banyak dialokasikan untuk konstruksi infrastruktur pasif seperti pipa, tiang, dan akses jalan.
Tanpa ada intervensi pemerintah—khususnya pemerintah daerah—untuk mendorong pembangunan infrastruktur aktif, biaya yang ditanggung oleh swasta sangat besar sekali.
Untuk itu, pelibatan swasta diharapkan mampu mempercepat terciptanya konektivitas antarwilayah di Indonesia dan meminimalisasi digital divide atau ketimpangan akses teknologi dan informasi antawilayah.
Trissia melanjutkan pemerintah juga dapat melakukan efisiensi anggaran melalui kebijakan dan stimulus agar sektor swasta dapat lebih berpartisipasi di pengembangan infrastruktur digital.
Berbagai instrumen kebijakan seperti skema pembiayaan inovatif dapat diterapkan baik untuk jaringan internet bergerak (mobile broadband) maupun fixed broadband.
“Selain itu, juga perlu adanya digitalisasi layanan publik dan mendorong transformasi digital secara gradual melalui perkembangan talenta dan program pembangunan demi peningkatan standar hidup di daerah 3T sehingga pemanfaatan eksisting infrastruktur digital dapat lebih optimal,” ujarnya.
Menurut riset CIPS, pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa digital divide antarwilayah di Indonesia telah menciptakan kesempatan yang tidak merata, misalnya saja dalam implementasi pembelajaran jarak jauh.
Wilayah rural Indonesia, seperti di Nusa Tenggara dan Papua, umumnya tidak memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sekolah.
“Digitalisasi juga akan dapat membantu UMKM bertahan dan berkembang di tengah pandemi, dan disini dibutuhkan pemerataan akses digital agar peluang ekonomi untuk mereka makin terbuka,” tambahnya.
(rez/wdh)
