Ketika aliran bantuan ke Ukraina terhambat oleh perselisihan politik, terutama di AS karena bantuan senilai US$60 miliar terhenti di Kongres, tujuan akhir Moskow adalah untuk mendesak posisi negosiasi yang lebih baik. Setelah rencana Presiden Vladimir Putin untuk serangan "blitzkrieg" gagal pada 2022, pemimpin Rusia tersebut kini mengandalkan kekuatannya untuk mendapat keuntungan.
"Jika bantuan dari negara-negara Barat berkurang secara signifikan di tahun-tahun mendatang, Rusia kemungkinan besar akan secara bertahap menduduki wilayah Ukraina yang luas dengan kekuatan besar yang tidak terampil, memaksakan persyaratan damai yang tidak menguntungkan pada Ukraina," kata badan intelijen Estonia.
Kyiv Membutuhkan Peluru
Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Senin menekankan pentingnya menjaga agar amunisi dan material lainnya mengalir ke Ukraina. Dia mendesak negara-negara Eropa untuk berbuat lebih banyak guna mendukung pemerintah di Kyiv.
"Kami tahu bahwa beberapa ribu peluru artileri saat ini ditembakkan di garis depan timur dan selatan Ukraina setiap hari," kata Scholz pada upacara peletakan batu pertama untuk fasilitas amunisi Rheinmetall AG yang diperluas di Jerman barat.
Meskipun sanksi AS dan Uni Eropa terhadap Moskow efektif, terutama memaksa isolasi Moskow dari pasar keuangan global, ekonomi Rusia tetap mengalami lonjakan yang dipicu perang, kata laporan tersebut.
Di dalam Rusia, cengkeraman kekuasaan Kremlin bisa jadi rentan terhadap ketegangan sosial yang timbul dari kesulitan ekonomi di masa depan dan wajib militer baru. Namun pada tahun 2023, Rusia mengatasi kesulitan perekrutan sebelumnya, dengan mendaftarkan sekitar 300.000 pasukan baru secara sukarela berkat kenaikan gaji, kata intelijen Estonia.
Badan Intelijen Estonia yang sudah lama khawatir bahwa Rusia mungkin juga mempunyai rencana di masa depan untuk mengembalikan Baltik ke cengkramannya, badan intelijen Estonia mengatakan "kemungkinan serangan militer langsung terhadap Estonia masih rendah di tahun mendatang."
Namun, badan tersebut memperingatkan bahwa Rusia dapat menggandakan pasukan darat dan udara di dekat perbatasan anggota NATO tersebut di tahun-tahun mendatang.
"Kremlin kemungkinan mengantisipasi kemungkinan konflik dengan NATO dalam beberapa dekade mendatang," kata laporan tersebut, menggemakan kekhawatiran dari para pejabat Eropa dalam beberapa pekan terakhir.
Estonia telah menjadi target khusus Kremlin. Rusia memasukkan Perdana Menteri Kaja Kallas dalam daftar buronan kriminal, lapor layanan berita negara Tass, mengutip basis data Kementerian Dalam Negeri.
(bbn)
