Bloomberg Technoz, Jakarta - Perum Bulog (Persero) membantah dugaan bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilanjutkan hingga Juni 2024 memicu hambatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) ke gerai ritel modern.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan kebijakan bantuan pangan dan penyaluran SPHP direncanakan dengan baik sehingga kebutuhannya tidak bakal tumpang tindih antara satu dengan yang lain.

Menurut Bayu, kebutuhan untuk SPHP dan bantuan pangan sudah diperhitungkan sebagai landasan untuk melakukan pengadaan beras yang dilakukan Bulog, salah satunya melalui impor.

“Tidak [mengganggu], kenapa? Karena baik SPHP maupun bantuan pangan direncanakan bersama-sama dan dialokasikan. Alasan kenapa 2 juta alokasi impor adalah untuk bantuan pangan dan SPHP. Tidak ada alasan bantuan pangan bikin stok atau penyaluran SPHP menjadi lebih sulit,” ujar Bayu dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (13/2/2024).

Dalam kaitan itu, Bulog baru bisa menyalurkan beras SPHP bila ritel modern meminta. Sebab, beras SPHP merupakan beras yang sebagian harganya ditanggung atau mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nantinya, penyaluran SPHP bakal diaudit, sehingga pengadaan harus melalui tata kelola yang baik.