Haryo mengatakan, untuk mengatasi kenaikan harga beras, Bulog telah diberikan tugas oleh pemerintah untuk mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) ke pasar.
“Terus juga mempercepat impornya juga. Jadi yang mendapatkan penugasan Bulog, diperintahkan kepada Bulog mempercepat proses impor dan penyaluran,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait data stok beras yang ada, menurutnya stok beras secara nasional dipasok dari beberapa bagian.
“Jadi untuk penyaluran terkait dengan beras, dari Bulog juga, untuk SPHP 220.000 ton, terus kemudian penyaluran bantuan pangan 179.000 ton, terus kemudian impor beras 2023 yang sudah [sebanyak] 2,6 juta ton, itu 2023. Untuk 2024 karena baru 2 bulan 325.000 ton, terus kemudian dalam negeri 70.000 ton,” ungkap Haryo.
Namun, Haryo tidak dapat memperkiraan kapan harga beras kembali normal, hal ini menurutnya bukan wewenangnya. Selanjutnya, ia juga menegaskan kelangkaan beras yang terjadi tidak berkaitan atau disebabkan oleh bantuan pangan pemerintah.
“Gara-gara bantuan pangan beras langka? Oh enggak kan, itu merupakan bagian dari itu untuk mengatasi pasokan pangan, menstabilkan harga,” pungkasnya.
Dalam keterangannya, Haryo memastikan bahwa Kemenko Perekonomian terus memonitor perkembangan harga pangan termasuk beras dan terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
“Tadi baru ada rapat terkait tersebut yang dipimpin presiden. Artinya Kemenko Perekonomian memonitor perkembangan harga pangan termasuk beras dan berkoordinasi dengan stakeholders ya, K/L K/L terkait, kemudian juga memonitor di lapangan,” kata Haryo.
(azr/lav)
