Logo Bloomberg Technoz

Bila penyelenggara pemilu bekerja dengan profesional dan jujur, Shinta mengatakan, kepercayaan bakal meningkat dan hasil pemilu bisa dihormati dan diterima oleh semua pihak, termasuk oleh pasangan calon presiden-wakil presiden yang belum terpilih.

“Kalau nanti ada keraguan terhadap proses atau hasil pemilu, kami rasa Indonesia sudah memiliki mekanisme hukum untuk menyelidiki dan memediasi potensi masalah-masalah tersebut,” ujar Shinta.

Dengan demikian, Shinta berharap seluruh pihak yang keberatan dengan proses atau hasil pilpres dan pemilu bisa mengambil opsi hukum tersebut dan menyelesaikan semua isu atau dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. 

Template kertas suara braille untuk disablitas saat simulasi pencoblosan pemilu di Jakarta, Rabu (17/1/2024). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Risiko Wait and See

Shinta kembali menggarisbawahi agar proses hukum yang berkaitan dengan sengketa hasil pilpres atau pemilu bisa berjalan secara transparan dan hasilnya bisa mengikat, menciptakan rasa keadilan dan memberikan kepastian yang lebih tinggi bagi semua pihak dan masyarakat Indonesia secara umum. 

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, khususnya kerusuhan, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan pelaku pasar dan memberikan efek domino pada aspek lainnya.

“Akibatnya investasi, khususnya investasi asing, dan ekspansi usaha di sektor riil menjadi sangat terbatas dan sangat wait and see karena pelaku usaha dan investor tidak ingin menanggung risiko ekspansi usaha yang terlalu tinggi yang disebabkan oleh volatilitas kondisi sosio-politik masa pemilu,” ujar Shinta.  

Hal ini juga pada akhirnya akan berpengaruh kepada pasar keuangan karena tingkat ketidakpastian yang tinggi dan pelaku pasar cenderung bertaruh (gambling) mengenai hasil pemilu dan risikonya terhadap kegiatan usaha di sektor riil.

Dengan demikian, Shinta kembali menegaskan agar semua pihak dapat bekerja sama dalam menciptakan proses pemilu yang tertib, jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“[Itu perlu dilakukan] agar kredibilitas proses dan hasil pemilu terjaga sehingga seluruh pelaku ekonomi di dalam dan luar negeri juga lebih confidence untuk melakukan ekspansi kegiatan usaha di Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat tetap bisa terus terjadi secara progresif siapapun yang terpilih nanti,” ujarnya.

(dov/wdh)

No more pages