Pada awalnya, Roy tidak keberatan dengan adanya penyaluran beras SPHP yang terhambat. Alasannya, ritel modern menjual 3 tipe beras, yaitu beras komersial yang berasal dari perusahaan swasta, beras komersial milik Bulog yang diserap dari petani, serta beras SPHP yang berasal dari impor.
Dengan demikian, ritel modern masih bisa mengandalkan pasokan beras lainnya bila penyaluran beras SPHP terhambat. Namun, pada saat ini, Roy mengeklaim peritel juga kesulitan untuk mendapatkan beras komersial dari perusahaan swasta imbas harga yang tinggi.
Walhasil, Aprindo terpaksa mengajukan beberapa solusi kepada pemerintah, di antaranya relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras untuk sementara waktu atau kepastian dan jaminan bahwa beras SPHP bakal digelontorkan kepada gerai ritel modern.
Solusi ini diajukan untuk mengatasi menipisnya pasokan beras di ritel.
Tidak Ada Kaitan
Secara terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan program bansos pangan beras 10 kg tidak ada kaitannya dengan isu gangguan pasok ke ritel modern.
"Bansos itu tidak ada kaitannya sama harga [beras], tetapi ini negara hadir. Bantuan pangan tidak memengaruhi itu" ujar Arief.
Dari perspektif pakar, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa juga menilai program bansos pangan tidak berkaitan langsung dengan isu kelangkaan stok beras di ritl modern. Dia berpendapat akar masalah gangguan pasok tersebut lebih dipicu harga gabah kering panen (GKP) yang tinggi.
Dwi mengelaborasi pasokan beras premium ritel selama ini berasal dari penggilingan padi. Di sisi lain, harga GKP saat ini sudah mencapai sekira Rp5.780/kg, bahkan pernah mencapai puncak pada September 2023 di level Rp7.240/kg. Angka tersebut didapatkannya berdasarkan survei di 47 sentra produksi padi.
Untuk mengantisipasi kenaikan harga gabah lebih lanjut, penggilingan pun memacu serapan gabah lokal secara besar-besaran sebelum memasuki Juni untuk disimpan di silo. Kondisi tersebut mengakibatkan pedagang hanya bisa menjual rugi lantaran harga gabah sudah terlalu tinggi.
Harga GKP itu sudah melampaui biaya produksi untuk menghasilkan beras premium sesuai HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp13.900/kg.
“Bagaimana caranya dengan harga gabah di atas Rp6.000/kg, mereka bisa bikin beras dalam kemasan seharga Rp13.900/kg?” ujar Dwi.
"Jadi [isu kelangkaan beras di ritel modern] tidak ada kaitannya dengan bansos, karena suplai ritel kan dari pemasok besar-besar. Mereka sekarang rugi, jual rugi, karena HET Rp13.900/kg sudah tidak masuk akal dengan harga gabah saat ini."
Di tengah kondisi itu, Dwi sepakat dengan ide Roy Mandey agar HET beras di ritel modern diberi relaksasi atau kenaikan untuk sementara waktu, selagi harga gabah tinggi. Opsi lainnya adalah menghapuskan HET untuk melindungi konsumen agar tidak terjadi aksi panic buying.
"Kalau tidak, bisa terjadi kayak 2017, harga beras naik terus pemerintah mencari kambing hitam. Muncul kasus PT IBU yang akhirnya bangkrut."
-- Dengan asistensi Ruisa Khoiriyah
(dov/wdh)
