Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengklaim pemerintah memberikan respon positif terhadap film dokumenter berjudul 'Dirty Vote'. Menurut dia, pemerintah melihat film garapan Dhandy Dwi Laksono tersebut sebagai bagian dari dinamika politik pada Pemilu 2024.

“Masalah yang [Dirty Vote], saya kira itu dinamika dari politik kita. Saya pikir nanti tentu pemerintah kalau itu sasarannya pemerintah, tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu,” kata Ma'ruf dikutip dari Sekretariat Wapres, Selasa (13/2/2024).

Hal ini disampaikan meski film yang dirilis di akun Youtube Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) tersebut diunggah pada masa tenang Pemilu 2024. Sejak Minggu (11/02/2024), film tersebut sudah ditonton lebih dari 4 juta kali dan viral di sejumlah platform media sosial.

Film berdurasi 1 jam 57 menit ini secara sederhana menampilkan sejumlah data dan informasi yang dibagikan tiga pakar hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menyoroti sejumlah kecurangan Pemilu, termasuk putusan kontroversial tentang pasal batas usia pada UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Ma'ruf, secara umum film ini menggambarkan keinginan agar pelaksanaan Pemilu 2024 bersih dan bebas dari kecurangan. Dia pun meminta seluruh penyelenggara dan pengawas Pemilu bekerja dengan baik sehingga pemungutan suara berjalan dengan lancar.