Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pencegahan stunting masih belum maksimal. Padahal, pemerintah melalui sejumlah program telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 77 triliun untuk menurungkan angka stunting hingga 14 persen, sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PRJMN) 2024.

"Tapi item yang penting, yang sampai ke bayi stunting itu hanya Rp 34 triliun (setara 44,15%)," kata Sri Mulyani saat membuka acara peluncuran modul sinkronisasi Krisna Renja - Sakti, Selasa (14/3/2023).

Menurut dia, kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di sejumlah daerah terlalu banyak sehingga menguras alokasi anggaran. Berdasarkan data Kemenkeu, setiap pemerintah daerah punya 238 sub kegiatan yang pendanaannya menggunakan anggaran stunting.

Akan tetapi, kata Sri Mulyani, alokasi anggaran tertinggi ke dua pada daftar sub kegiatan tersebut adalah biaya koordinasi yang tercatat memakan anggaran hingga Rp 240 miliar. Bahkan, berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pemerintah daerah juga memasukkan biaya perbaikan pagar puskesmas pada anggaran pencegahan stunting.

"Jadi, bayangkan, anggaran yang betul-betul sampai ke mulut bayi dan ibu hamil itu sangat kecil karena (anggaran terbagi pada) 238 kegiatan," kata dia.

Sebagai informasi, pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 44,8 triliun untuk mendukung Program Percepatan Pencegahan Stunting. Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp 1,8 triliun.