Bloomberg Technoz, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicolas Mandey mengatakan pasokan beras nasional yang ada akhir-akhir ini belum disalurkan dengan baik ke pasar-pasar swalayan. Hal itu menjadi pemicu gangguan stok di gerai-gerai pengecer.
Sekadar catatan, ritel modern menjual 3 tipe beras, di antaranya beras komersial yang berasal dari perusahaan swasta, beras komersial milik Perum Bulog (Persero) yang diserap dari petani, serta beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berasal dari impor.
“Iya betul [masalah distribusi], kan ada beberapa peritel kenyataanya kosong karena memang tidak tersuplai dengan lancar,” ujar Roy saat ditemui di Food Station, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).
Menurut Roy, beras SPHP pada beberapa waktu terakhir tidak disalurkan dengan lancar ke ritel. Sebab, beras yang berasal dari impor tersebut pada saat yang sama juga harus digunakan untuk bantuan pangan 10 kg bagi 22 juta masyarakat yang dilanjutkan hingga Juni 2024.
“SPHP lancar tetapi kemarin ada prioritas bansos jadi impor belum masuk, tetapi pemerintah harus berikan [bantuan pangan ke] 22 juta masyarakat beras 10 Kg. Kemarin sudah dapat SPHP, tetapi ada proses di mana beras impor belum datang diutamakan juga yang lain, [jadi suplai beras SPHP] agak berkurang dikit,” ujar Roy.
Kondisi pasokan di ritel makin diperburuk dengan adanya harga beras perusahaan swasta yang dijual dengan harga mahal. Sementara itu, ritel tidak bisa menjual rugi karena terdapat kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Roy mengatakan, ritel memang tetap akan menyediakan beras walaupun dengan margin yang menipis. Sebab, beras dan bahan pokok lainnya merupakan faktor pendorong masyarakat berbelanja ke ritel dan pada akhirnya membeli barang-barang lain yang dijual.
Pembatasan Pembelian
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga tidak menampik adanya pembatasan yang dilakukan oleh ritel berupa pembelian maksimal sebanyak 10 kilogram atau 2 pack beras ukuran 5 Kg.
Dalam kaitan itu, kata Arief, pemerintah tidak memiliki aturan secara tertulis bahwa ritel harus memberikan pembatasan pembelian beras. Namun, ritel melalui Aprindo tentu memiliki kedaulatan untuk pemerataan distribusi.
“Intinya untuk masyarakat itu memang sebaiknya dibelinya 2 pack, tidak ada aturan tertulis itu kebijakan Aprindo. Aprindo perlu atur stok, jangan nanti diambil 1—2 orang dan yang lain tidak dapat. Tidak dilarang beli 2 ton, tetapi kalau beli 2 ton di PIBC [Pasar Induk Beras Cipinang] saja,” ujarnya.
(wdh)
