Zainal merupakan pria kelahiran dari Sulawesi Selatan pada 8 Desember 1978. Ia merupakan dosen hukum tata negara di Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat sarjana ia meraih gelar hukum dari Fakultas Hukum UGM pada 2003. Lalu, melanjutkan studi magister magister hukum di Northwestern University, Amerika Serikat, pada 2006, dan kembali menempuh pendidikan di UGM untuk mendapat gelar doktor pada 2012.
Dia pernah menjabat sebagai Direktur Pukat UGM dan masih aktif dalam kegiatan anti-korupsi melalui lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM.
Di PUKAT UGM menjadi anggota Tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2007. Selanjutnya menjadi anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2015 hingga 2017, anggota Komisaris PT Pertamina EP dari 2016 hingga 2019.
Pada 2022 ia ditunjuk sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Lalu, di 2023, mendapatkan penunjukan sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan untuk periode 2023 hingga 2026.
2. Bivitri Susanti
Bivitri lahir di Jakarta, 5 Oktober 1974. Ia lulusan fakultas hukum, Universitas Indonesia tahun 1999. Sebelum lulus, ia bersama rekannya membangun Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Kemudian ia melanjutkan studi magister di University of Warwick di Inggris dan lulus pada 2002. Dari Warwick, Bivitri juga menempuh pendidikan doktoral di University of Washington School of Law, AS.
Selama ini, Bivitri dikenal sebagai dosen, aktivis, dan juga pakar hukum tata negara.
Bivitri pernah tergabung dalam Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005-2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007-2009), hingga advokasi berbagai undang-undang.
Saat ini, ia tercatat sebagai pengajar tetap di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, dikutip dari situs resmi PSHK.
Bivitri juga meraih Anugerah Konstitusi M Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018.
3. Feri Amsari
Feri tercatat sebagai dosen FH Unand. Dikutip dari situs resmi Unand, Feri juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Unand sejak 2004
Feri aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional. seperti Kompas, Kotan Tempo, Media Indonesia, Padang Ekspress, Singgalang, dan Haluan.
(dec/spt)
