Para akademisi membuat seruan, petisi, mulai dari Universitas Gajah Mada (UGM), almamater Jokowi, hingga mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Australia. Secara umum keluhan mereka adalah adanya dugaan ketidak-netralan pemerintah atas pemilu kali ini.
Civitas akademika Universitas Diponegoro Semarang turut menyoroti penegakan hukum, yang hari ini justru menjadi tujuan kekuasaan.
“Kami imbau kepada segenap penyelenggara negara untuk mengembalikan tujuan dibentuknya hukum guna mencapai cita-cita luhur negara Indonesia,” jelas Petisi Undip yang dibacakan Prof Muhammad Nur, Jumat (9/2/2024) kemarin.
Mengenai isu permintaan pemakzulan presiden, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ia sedih. “Kok sampai begitu ramai kita omongin dan ada juga penjabat berkomentar. Kalau pun dilakukan pemakzulan sekarang, apa iya prosesnya bisa dilakukan? Kan nggak bisa, faktornya banyak sekali,”
Luhut meminta kepada seluruh pihak memanfaatkan dan menggunakan hak pilih pada pemilu yang sebentar lagi tiba. Selain itu Luhut harap bijak dalam menyaring informasi, memilih mana yang faktual dan valid.
Pakistan sebelumnya mematikan sementara layanan telepon seluler untuk menjaga ketertiban menjelang kekacauan yang diperkirakan terjadi di sekitar pemungutan suara yang kontroversial.
"Mengingat lonjakan insiden teroris baru-baru ini, telah diputuskan untuk menutup layanan seluler di seluruh negeri untuk sementara waktu guna menjaga situasi hukum dan ketertiban serta mengatasi ancaman," kata kementerian dalam negeri dalam sebuah pernyataan.
(fik/wep)
