Saat ini, lanjut Djoko, RKAB 3 tahun masih banyak yang belum disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini, di sisi lain, juga memberi risiko terhentinya operasi penambangan di dalam negeri.
“Permaslahannya, jika perusahaan tetap beroperasi tanpa kelengkapan RKAB, [operasional mereka] akan dihentikan oleh aparat penegak hukum yang akan berdampak pada pendapatan negara dan kesempatan kerja.”
“Jadi permasalahan [anjloknya harga nikel saat ini] bukan karena jorjoran [produksi dari Indonesia[, tetapi lebih pada pengendalian suplai dan permintaan yang tidak diperhatikan. Pada dasarnya, pemerintah harus mengawasi neraca produksi nikel lewat RKAB.”
Nikel tengah memperpanjang kemerosotan selama setahun terakhir karena meningkatnya pasokan dari Indonesia menyebabkan kelebihan pasokan. Harga nikel di London Metal Exchange (LME) hampir turun setengahnya dalam setahun terakhir, sehingga mendorong para penambang di luar Indonesia untuk menutup operasinya.
Per hari ini, harga nikel di LME diperdagangkan di US$16.012/ton, periode yang sama tahun lalu padahal harga nikel masih dijual di US$27.325/ton.
Saat ini, Indonesia memang diklaim sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, dengan mengambil porsi 25% dari total cadangan global. Namun, kondisi itu turut menyebabkan RI dituding sebagai salah satu musabab anjloknya harga nikel hingga 45% sepanjang 2023.
Banjir pasokan nikel murah dari Indonesia juga dinilai akan mengancam dan mengganggu industri produk olahan nikel, seperti nickel pig iron (NPI) dan FeNi itu. Bahkan, sejak awal tahun ini, harga juga nikel telah turun mendekati 4%.
Apa Kabar Moratorium?
Di sisi lain, pemerintah justru tidak kunjung merealisasikan kebijakan moratorium pembangunan smelter nikel kelas II baru, sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan permintaan dan cadangan komoditas mineral logam itu di dalam negeri.
Saat ini, padahal, pasokan nikel saprolite terbilang berlebih, seiring dengan jorjoran produksinya di dalam negeri, yang belakangan juga menyebabkan harganya anjlok sepanjang tahun lalu.
"Kita belum ada pembahasan seperti itu. Kita terus saja memastikan bahwa suplainya cocok, suplainya ada, keekonomiannya masuk," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana akhir Januari.
Sekadar catatan, smelter nikel kelas II atau pirometalurgi adalah yang menggunakan teknologi rotary kiln-electric furnace (RKEF), yang menghasilkan olahan feronikel (FeNi) dan nickel pig iron (NPI) sebagai bahan baku komoditas besi dan baja nirkarat (stainless steel). Smelter RKEF ini membutuhkan bijih nikel kadar tinggi (saprolite) sebagai bahan bakunya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya juga mengatakan kementeriannya tengah merundingkan isu moratorium smelter RKEF bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Terlebih, mayoritas perizinan pembangunan smelter RKEF tidak terintegrasi, yang menyebabkan tak terkendalinya proses pembangunan produk olahan nikel kelas II itu.
Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, saat ini di Indonesia sendiri terdapat 44 smelter RKEF yang mengolah nikel menjadi baja nirkarat melalui proses pirometalurgi.
Konsumsi bijih nikel untuk pirometalurgi dengan saprolite adalah sebesar 210 juta ton per tahun dan limonite sebesar 23,5 juta ton per tahun.
Pada tahap perencanaan ke arah pirometalurgi, terdapat 28 smelter dan 10 smelter untuk hidrometalurgi dengan kebutuhan masing-masing 130 juta ton per tahun dan 54 juta ton per tahun.
Sebelumnya, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Alexander Barus menyebut moratorium smelter nikel RKEF sudah sangat mendesak untuk direalisasikan.
Sebab, jumlah lini pengolahan bijih nikel di Indonesia sudah mencapai 140 unit yang dengan kemampuan produksi mencapai 130 juta ton per tahun. Angka tersebut tidak sebanding dengan volume produksi tahunan tambang bijih nikel yang tak lebih dari 100 juta ton.
“Investasi di smelter yang menghasilkan NPI dan FeNi sudah seharusnya dibatasi. Sekarang sudah 140 lines dengan kapasitas produksi 130 juta metrik ton. Penambang mau dapat 100 juta metrik ton saja harus kerja keras,” katanya akhir Mei.
Alex juga mengatakan bahwa pemerinta mesti membatasi investasi smelter nikel berbasis RKEF, sejalan dengan menurunnya permintaan baja nirkarat. Hal tersebut terjadi akibat menurunnya pembangunan proyek perkantoran, perumahan, hingga infrastruktur di sejumlah negara karena pelemahan ekonomi global.
-- Dengan asistensi Sultan Ibnu Affan
(wdh)
