"Bapak Presiden menyampaikan jika masa tenang Pemilu seperti ini memang sebaiknya diberhentikan sementara terlebih dulu. Jadi Bapak presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut saat penyaluran bantuan pangan di Jawa Tengah beberapa waktu lalu," lanjutnya
Lebih lanjut Arief menjelaskan bahwa penghentian sementara penyaluran bantuan pangan beras Februari akan dilanjutkan kembali pada 15 Februari. Dia juga membantah anggapan sebagian pihak yang menuding bahwa bantuan pangan ini ada unsur politik.
"Saya harus sampaikan bahwa program bantuan pangan beras ini sebenarnya sudah disiapkan dan dikerjakan sudah cukup lama. Jadi bukan Januari Februari kemudian jelang Pemilu, tidak begitu. Dari sebelum sebelumnya memang sudah dikerjakan," ungkapnya.
Kendati demikian, Arief menekankan hanya program bantuan pangan beras saja yang dihentikan sementara jelang Pemilu tahun ini. Ia katakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap berjalan seperti biasanya guna memastikan ketersediaan stok beras secured di semua lini pasar.
“Saya sudah sampaikan ke Dirut Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras kepada masyarakat dari tanggal 8 sampai 14 Februari, tetapi kegiatan-kegiatan lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan masih tetap dijalankan. Ini karena beras ini kebutuhannya dalam 1 bulan ada 2,6 juta ton yang diperlukan masyarakat Indonesia," katanya.
“Tanpa mengurangi rasa hormat, percayalah bahwa tidak mungkin kami melakukan itu, kita harus jaga sama-sama. SPHP itu target penyaluran di tahun ini 1,2 juta ton dan dalam kemasannya memuat logo Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog, sehingga masyarakat secara luas juga bisa saling mengawasi, bahwa beras ini adalah beras pemerintah,” tandasnya.
Arief mengungkapkan, beras memegang andil yang signifikan dalam menjaga inflasi agar tetap stabil dan melandai pada angka 2,57% di Januari 2024.
"Kenapa juga beras ini harus diberikan kepada masyarakat kecil karena harga beras ini relatif tinggi dan salah satu yang bisa menjaga inflasi kita 2,57 persen adalah bantuan pangan beras ini. Seperti diketahui, bulan Januari dan Februari ini kan kita belum panen maksimal karena El Nino. Itu dua bulan di tahun lalu itu dampaknya sampai hari ini, jadi karena keterlambatan kita menanam, karena tidak ada air, maka di Januari dan Februari itu kita defisit beras sekitar 2,8 juta ton," sebut Arief.
Kepala NFA Arief Prasetyo juga menjelaskan adanya paket bantuan pangan beras yang harus disalurkan secara sekaligus. Ini perlu dilakukan menimbang situasi dan kondisi serta tantangan geografis di beberapa wilayah Indonesia.
“Kemudian ada beberapa lokasi bantuan pangan yang di rapel, ini saya jelaskan kenapa demikian. Di rapel itu misalnya terhadap daerah rentan konflik dan sulit dijangkau, misalnya di Papua tengah. Demi efisiensi, kita harus gabungkan pengirimannya, toh beras pun masih bisa bertahan antara 4 sampai 6 bulan,” jelasnya
“Jadi dalam kondisi tertentu, itu terkadang dijadikan satu, misalnya dari Timika. Itu dinaikkan pakai pesawat kecil, pakai karavan, kemudian terbang itu sekaligus. Kalau tidak begitu, akan sangat tidak efisien. Kita maklumi ada beberapa hal di lapangan punya tingkat kesulitan yang tinggi, tapi masyarakat disana juga harus kita berikan. Jadi bukan karena misalnya ada Pemilu dibagi semuanya, tiga kali lipat begitu, tidak demikian. Kita mesti objektif memandangnya," pungkasnya.
Realisasi bantuan pangan beras sampai 7 Februari, telah mencapai 185.335.590 kg. Adapun pagu alokasi CBP untuk penyaluran di 2 bulan pertama tahun ini adalah 440.081.540 kg dengan target sasaran penerima 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdiri dari kelompok desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga, desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga.
(spt)