Video tersebut direkam dengan kamera tersembunyi dan dirilis di saluran YouTube kelompok politik liberal.
Insiden ini terjadi ketika presiden bersama Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) sedang berupaya merebut kendali parlemen dalam pemilu April mendatang. Jajak pendapat yang dilakukan pada 21-22 Januari oleh salurah TV kabel YTN menunjukkan bahwa hampir 70% responden berpendapat Yoon harus mengatasi masalah ini.
"Penting untuk menarik garis yang lebih jelas guna memastikan insiden seperti itu tidak terjadi lagi," kata Yoon dalam wawancara KBS.
Yoon mengatakan masalah ini berasal dari ketidakmampuan istrinya memutus hubungan dengan pendeta tersebut. "Saya merasa menyesal karenanya," tambahnya.
Pendeta tersebut, Choi Jae-young, telah berupaya melunakkan sikap tegas presiden terhadap Korea Utara (Korut).
Tingkat dukungan untuk Yoon turun ke level terendah sejak April dalam jajak pendapat mingguan terbaru dari Gallup Korea, di tengah pertanyaan besar atas insiden tersebut.
Jajak Pendapat Gallup yang dirilis Jumat pekan lalu juga menunjukkan tingkat dukungan untuk PPP turun menjadi 34% dari 36% di minggu sebelumnya. Sementara tingkat dukungan untuk Partai Demokrat oposisi utama tidak berubah di 35%.
Partai Demokrat berfokus pada Ibu Negara dan telah menggunakan suara mayoritasnya di parlemen pada Desember untuk mendorong penyelidikan khusus atas tuduhan manipulasi saham. Yoon memveto RUU tersebut dan istrinya membantah melakukan kesalahan.
Presiden Korsel hanya menjalani satu periode masa jabatan selama lima tahun. Pemilu pada April akan menentukan apakah Yoon dapat mendorong agendanya, atau dia akan terus menghadapi kebuntuan di lembaga tersebut selama tiga tahun yang tersisa dalam masa jabatannya.
Jika PPP merebut kendali parlemen dari oposisi, kemungkinan besar mereka akan mendorong sejumlah kebijakan ekonomi. Di antaranya pembatasan pengeluaran fiskal, pemulihan penggunaan energi nuklir, mengambil alih serikat buruh yang kuat, mengurangi peraturan dalam bisnis, dan memotong pajak untuk perusahaan dan transaksi real estat.
Partai Demokrat telah menyerukan pajak yang lebih tinggi untuk membantu mendistribusikan lebih banyak kekayaan nasional melalui stimulus fiskal. Ia juga ingin mengurangi penggunaan tenaga nuklir dan mendorong pemulihan hubungan dengan Korea Utara.
(bbn)
