Beberapa tokoh pendidikan yang disebut turut dihubungi polisi adalah Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang (Unmus) Hardi Winoto dan Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang Ferdinandus Hindarto.
"Menurut saya ini juga satu pelanggaran, satu hal yang secara politik tidak benar, ini saya sebut politicly incorrect," kata Todung.
Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daeli mengatakan, gerakan civitas academica bukan bernada politis. Menurut dia, gerakan ini muncul secara organik dan tak untuk menumbangkan atau pun menguntungkan salah satu pasangan calon yang menjadi peserta pada Pemilu 2024.
Hal ini sekaligus membantah pernyataan Ketua Tim Kerja Strategis pasangan calon Prabowo-Gibran, Bahlil Lahadalia tentang adanya skenario dibalik kritik yang disampaikan oleh sejumlah Universitas.
"Bagaimana perguruan tinggi sekelas UGM, UI, ITB, Padjajaran, ITS, Airlangga ditunggangi? Apalagi guru besar tersebut kan sangat kredibel dan itu memiliki integritas reputasi sejak dulu, jadi tidak mungkin ada yang menunggangi," kata Firman.
(fik/frg)
