Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah menentukan anggaran perlindungan sosial tidak berlandaskan pertimbangan ekonomi, melainkan melalui perhitungan angka yang politis.

Bhima mengatakan, pemerintah semata-semata hanya mencari pembenaran bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan anggaran yang mendesak. Padahal, di saat bersamaan, pemerintah mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan baik.

“Mencari pembenaran, bahwa anggaran bansos ini anggaran yang urgent yang mendesak jadi ini pembenaran untuk masalah yang relatif pertimbangannya bukan hitung-hitungan ekonomi. Tapi masalahnya adalah lebih kepada hitung-hitungaan angka politik, itu kelihatan sekali,” kata Bhima kepada Bloomberg Technoz, Selasa (6/2/2024).

Hal ini ungkap, sembari mempertanyakan urgensi automatic adjustment yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, saat kondisi ekonomi yang pemerintah klaim dalam kondisi baik, keputusan pemerintah untuk melakukan pembekuan sementara anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) harus dipertanyakan.

Terlebih, ia mengatakan, keputusan tersebut dilakukan pemerintah saat mereka klaim kondisi ekonomi RI pertumbuhannya menjadi salah satu yang tertinggi diantara negara G-20. Selain itu, pemerintah juga mengklaim, masih dapat menjaga nilai tukar rupiah