“Ternyata sudah disiasati [dengan] mengganti nama, tetapi kegunaannya sama. Harganya sama murahnya. Makanya, sekarang HRC alloy juga dikenakan BMAD walaupun Indonesia tidak memproduksinya, tetapi karena HRC alloy yang datang [diimpor] spesifikasinya sama dengan HRC karbon."
Kedua, modus penghindaran (circumvention). Dalam hal ini, pihak yang dikenakan BMAD bakal mengalihkan transaksi ke negara yang tidak diganjar BMAD oleh Indonesia. Misalnya, eksportir dari China yang produknya dikenai hambatan tarif oleh RI, mengalihkan dagangannya ke Singapura yang tidak dikenai tarif oleh RI. Akibatnya, produk dari China tetap bisa masuk ke Indonesia via Singapura.
Sekadar catatan, instrumen trade remedies berupa BMAD berlaku secara spesifik untuk negara tertentu, bukan secara umum diterapkan kepada semua negara yang melakukan ekspor produk tertentu ke Indonesia.
“Untuk HRC itu ya tetapi rata-rata begitu sih praktiknya kalau baja. Semua produk yang dikenakan BMAD kalau tidak bisa mengubah HS, dia mungkin ekspor ke kita melalui negara ketiga. Negara ketiga mengimpor dari dia [negara ketiga tersebut], kongkalikong antara eksportir dan importir di negara ketiga,” ujarnya.
Pengalihan ini biasanya dilakukan ke negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (Asean), seperti; Malaysia, Thailand dan Singapura. Sebab, negara-negara di Asia Tenggara memiliki pakta Asean Trade in Goods Agreement yang menghilangkan semua tarif untuk hampir semua lini produk impor yang dilakukan antarnegara anggota.
Efektivitas BMAD
Lebih lanjut, Donna menjelaskan kebijakan BMAD pada akhirnya memang bisa menurunkan impor tidak sehat dari satu negara oleh Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia telah menerapkan kebijakan BMAD untuk baja jenis piringan gulung panas atau hot rolled plate (HRP) dari China, Singapura, dan Ukraina.
Dalam hal ini, HRP dari China diganjar BMAD sebesar 10,47%, Singapura 12,5%, dan Ukraina 12,33%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah KADI, impor HRP dari Singapura mengalami penurunan dari 87.689 metrik ton (mt) pada 2019 menjadi 46.880 mt per November 2023. Sementara itu, impor dari Ukraina turun dari 119.010 mt menjadi 43 mt per November 2023.
Namun, impor dari China justru mengalami peningkatan, yakni dari 17.069 mt menjadi 240.523 mt.
Terkait dengan temuan itu, Donna menyebut China memang menerapkan beberapa praktik perdagangan tidak adil untuk menjual barang buatan industri lokalnya. Bukan hanya dumping, Pemerintah China juga menerapkan kebijakan subsidi atau insentif bagi eksportir di negaranya.
Kebijakan BMAD memang bakal mengurangi keuntungan importir China, tetapi di sisi lain mereka mendapatkan insentif sebagai eksportir berupa penggantian pajak ekspor.
Namun, praktik perdagangan ini tidak serta-merta bisa dikategorikan sebagai dumping melainkan merupakan praktik perdagangan tidak adil dengan memberikan subsidi.
Dengan demikian, pemerintah memang tengah melakukan penyempurnaan terhadap regulasi di Indonesia yakni melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
PP tersebut nantinya bakal mengatur dumping dan circumvention serta antisubsidi untuk mengatur praktik perdagangan yang tidak adil.
(wdh)
