Dalam sebuah forum diskusi bertajuk Executive Forum 2023: Digital dan Konsumsi jadi Andalan, Airlangga menyebut potensi ekonomi digital Indonesia terus berkembang sejalan dengan bertambahnya jumlah pengguna internet aktif . Berdasarkan laporan We Are Social, sebanyak 77% populasi Indonesia atau 212,9 juta orang merupakan pengguna internet aktif.

“Optimisme kinerja ekonomi yang baik perlu didukung oleh potensi besar di sektor digital. Dalam dua tahun terakhir, perilaku masyarakat makin contactless. Ini salah satunya ditopang oleh layanan e-commerce dan on-demand, seperti ride hailing atau ojol [ojek online], online food delivery, dan juga bisnis logistik berbasis online," tutur Airlangga.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengamini potensi tersebut. Kementerian Perdagangan mencatat, selama 2022 nilai transaksi niaga secara daring di Indonesia mencapai Rp 476,3 triliun, naik 18,7% dibandingkkan dengan tahun sebelumnya, dengan akumulasi volume transaksi sebanyak 3,48 juta kali.

“Hingga 2022, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM] yang telah terdigitalisasi mencapai 20.997.131 unit dan mengalami peningkatan 17% dari tahun sebelumnya,” kata Jerry. 

Infrastruktur dan Keamanan Data

Menurut Executive Director Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Heru Sutadi, aktivitas ekonomi digital di Tanah Air masih dihantui oleh isu keamanan data. Salah satunya adalah soal kebocoran data masif yang terus terjadi secara beruntun sejak 2019.

Beberapa contoh kasus peretasan besar di Tanah Air a.l. bocornya 12,9 juta data pengguna Bukalapak pada 2019 serta 91 juta data pengguna Tokopedia pada Mei 2020. Kejadian tersebut belum seberapa dibandingkan dengan kasus yang terjadi di sistem BPJS Kesehatan, di mana sebanyak 272 juta data warga negara Indonesia (WNI) bocor dan diperjualbelikan di forum daring. 

"Isu keamanan data ini turut mencederai kepercayaan investor untuk menanamkan modal di sektor ekonomi digital. Belum lagi, ekosistem ekonomi digital [di Indonesia] belum lengkap dan masih didominasi produk dari luar negeri. Akibatnya, manfaat ekonomi digital Indonesia hanya sebatas middle man. Harusnya jadi produsen," katanya ketika dihubungi oleh Bloomberg Technoz, Selasa (14/3/2023).

Selain itu, ada juga persoalan ekosistem ekonomi digital yang belum lengkap dan itu tidak terlepas dari minimnya UMKM yang baru sebagian kecil melakukan transformasi digital. Kendala logistik, khususnya di daerah 3T juga menjadi salah stau faktor yang menghambat UMKM untuk melakukan upaya tersebut.

Lebih lanjut, Heru mengatakan upaya mendorong industri digital menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sebenarnya sudah dilakukan sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menjabat pada 2014. Peta jalan juga sudah disiapkan, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

"Sayangnya, setelah itu lupa bahwa proses harus dipantau, disesuaikan  dengan roadmap, sebab proses ini kan membutuhkan people, process dan technology. Prosesnya dibiarkan begitu saja, [aspek] ‘people’-nya tidak dibangun," tuturnya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijadi Pangerapan tidak menampik masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. 

Pekerjaan rumah yang dimaksud adalah menjamin keamanan data lewat sejumlah kebijakan, termasuk di antaranya melalui UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang menegaskan sanksi finansial untuk kasus penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi.

"Dengan adanya undang-undang tersebut, keamanan dari pelaku usaha, pengguna layanan, dan pemerintah di internet menjadi lebih terjamin. Investor tentunya menjadi tidak ragu untuk masuk ke Indonesia. Aturan pendukung dari undang-undang tersebut akan disiapkan, khususnya mengenai pusat data," tuturnya.

Selain itu, menurut Semuel, pemerintah juga mendorong agar masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi industri berbasis ekonomi digital. Indonesia bagaimanapun juga harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan pasarnya yang sangat potensial lantaran jumlah penduduk mencapai 280 juta jiwa.

"Salah satunya adalah industri gim, kita harus bisa kembangkan industri yang potensial ini. Nilai industri gim kita mencapai US$ 3 miliar, tetapi pelaku industri lokal yang menguasai pasar hanya sekitar 2%," ujarnya.

Fokus pada Konsumsi

Bicara soal ekonomi digital, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut Indonesia sebenarnya sudah jauh tertinggal dengan India. 

Penyebabnya, pengembangan ekonomi digital di Tanah Air terlalu fokus di sisi konsumsi, alih-alih produksi.

Menurut Febrio, pemanfaatan teknologi baru seperti internet untuk segala atau internet of things (IoT), mahadata (big data), kecerdasan buatan atau artificial inteligence (AI), serta nanoteknologi dan sebagainya perlu didorong untuk dijadikan sebagai faktor utama produksi.

"Jadi, kita jangan terlalu fokus di sisi konsumsi, [seperti] e-commerce, fintech, dan sebagainya. Lihat juga sisi produksinya, SDM [sumber daya manusia]  kita sesiap apa untuk masuk dan bersaing di AI? Kita jauh ketinggalan dari India, harus belajar mengejar ketertinggalan tersebut," tuturnya.

Walaupun demikian, Indonesia sudah memiliki modal yang cukup untuk menjadikan ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Modal yang dimaksud adalah perusahaan-perusahan rintisan (startup) yang di antaranya berhasil bertransformasi menjadi dua dekakorn dan sembilan unikorn.

"Lonjakan adopsi ekonomi digital. Transaksi ekonomi digital Indonesia tumbuh kuat pada 2022, hingga 22% [yoy]. Ekosistem startup juga membaik dengan jumlah terbanyak keenam di dunia," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana Soelistianingsih mengatakan adopsi ekonomi digital di Indonesia harus dibuat lebih inklusif.  Sebagai contoh, adopsi ekonomi digital bisa membuat rantai pasok terpangkas. Konsumen dapat dengan mudah membeli langsung barang yang mereka butuhkan dari produsen menggunakan platform dagang-el dibantu dengan uang elektronik.

"Dari hasil studi empiris, provinsi-provinsi dengan indeks digitalisasi yang tinggi diikuti tingkat inflasi provinsi yang rendah,” ungkap Lana.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat penetrasi digital masyarakat di daerah yang bergantung pada ekspor komoditas perlu ditingkatkan. 

"Pekerjaan rumahnya adalah mendorong ekonomi digital menjadi lebih inklusif. Penetrasi digital masih terpusat di Jawa, bukan di daerah-daerah yang selama ini bergantung pada komoditas, padahal mereka yang di daerah berbasis komoditas ini perlu antisipasi agar tak terus bergantung pada komoditas," katanya kepada Bloomberg Technoz belum lama ini.

(rez/wdh)