Mereka meminta para pejabat seharusnya mampu mengedepankan kepentingan rakyat, keadilan sosial, serta mampu menciptakan demokrasi yang nyaman.
Selain itu, para penyelenggara Pemilu 2024 yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP untuk bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai aturan yang berlaku.
"Penyelenggara pemilu harus menjunjung tinggi prinsip independen, jujur, adil, tak berpihak, dan teguh terhadap intervensi dari pihak mana pun," kata Guru Besar Unhas, Triyatni Martosenjoyo dikutip dari video pernyataan sikap, Jumat (2/2/2024).
Tidak hanya Unhas, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) juga membacakan deklarasi 'Seruan Kebangsaan Kampus Perjuangan' untuk mengkritik menurunnya demokrasi di Indonesia jelang pemungutan suara Pemilu 2024.
Berbeda dengan civitas UGM dan UII, para guru besar UI membacakan sikap mereka dengan mengenakan pakaian akademik atau toga.
"Kami pakai toga, bukan menyombongkan diri kami ini guru besar. [Toga jadi lambang] Kami bertugas menjaga etika akademik. Di level Nasional, [pemimpinnya] juga harus menjaga etika nasional bernegara," kata Guru Besar Hukum Pidana UI, Harkristuti Harkrisnowo, Jumat (2/2/2024).
Para guru besar dan dosen, kata dia, sengaja membacakan deklarasi secara terbuka karena menilai kondisi negara sedang tak baik-baik saja. Harus ada perbaikan segera untuk memulihkan demokrasi yang diperjuangkan sejak era reformasi.
Mereka memang tak secara detil menyebut nama dan peristiwa yang menjadi rujukkan merosotnya demokrasi di Indonesia. Meski demikian, mereka mengatakan, salah satu penyebab turunnya nilai demokrasi dan etika terjadi saat pengusaha merusak demokrasi untuk kepentingan golongan, bahkan keluarga.
Kemudian, Universitas Padjadjaran (Unpad) juga mengeluarkan Seruan Padjadjaran sebagai tanggapan atas kondisi nasional yang dinilai menggambarkan penurunan kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu poinnya meminta agar Jokowi bisa menjadi contoh dalam kepatuhan hukum.
“Kami civitas academica Universitas Padjadjaran [Unpad] menyerukan agar Presiden, para pejabat publik, kandidat calon presiden dan wakil presiden dan para elit politik serta masyarakat untuk turut bersama dalam penyelamatan negara hukum yang demokratis, beretika dan bermartabat,” ujar Ketua Dewan Profesor Universitas Padjadjaran, Prof Arief Anshori Yusuf saat membacakan seruan, Sabtu (3/2/2024).
Seruan tersebut di antaranya pertama, pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.
Lalu, Presiden harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.
Kemudian, negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.
(mfd/wdh)
