“Pemilu tahun ini sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya dan perbedaannya sangat jauh. Diperkirakan hanya 20% dari pemilu sebelumnya. Ini dari laporan atau informasi yang kami terima dari anggota,” ujar Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja saat dihubungi, akhir pekan.
Jemmy mengamini pernyataan Kementerian Perindustrian yang menyampaikan bahwa penurunan ini disebabkan dengan masifnya kampanye secara daring. Walhasil, para partai politik fokus untuk menggunakan media elektronik, alih-alih memesan atribut partai seperti kaos atau spanduk.
Mau Ekspor Juga Sulit
Jemmy mengatakan industri tekstil memang tidak boleh sepenuhnya bergantung pada pemesanan pada masa Pemilu karena bersifat musiman, melainkan harus tetap mengharapkan pemesanan rutin.
Namun, untuk memacu permintaan dari pasar ekspor pun tidak mudah saat ini. Industriawan tengah mendapatkan tantangan lain dari konflik geopolitik yang tidak menentu dan konflik Laut Merah yang membuat rute perjalanan kapal laut yang harus memutar. Imbasnya, waktu pengiriman bertambah dan harga pengiriman naik berkali-kali lipat.
"Ini cukup kompleks. Bahan baku impor terhambat dan jadi ada tambahan biaya. Ekspor Indonesia makin tidak kompetitif karena letak geografis Indonesia di bawah dan untuk tujuan ekspor ke Eropa dan Amerika pantai timur [menjadi sulit]," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mencatat subsektor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 13 industri tekstil masih menjadi salah satu subsektor yang mengalami kontraksi dalam rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Januari 2024.
Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan menjelaskan pesta demokrasi pada 2024 ternyata tidak berhasil meningkatkan permintaan dan produksi sektor tekstil, khususnya dalam bentuk atribut seperti spanduk dan kaos.
Hal ini diduga terjadi sebagai imbas peningkatan peran media elektronik dalam kampanye. Walhasil, berbagai aksi kampanye beralih menggunakan platform digital.
“Kita tadinya berharap pesta demokrasi yang ada mengangkat atau meng-upgrade dari nilai IKI terhadap permintaan maupun produksi. Namun, itu yang kami coba periksa. Kemungkinan besar, peran media elektronik dalam rangka kampanye cukup berpengaruh besar,” ujar Adie saat ditemui di kantornya, Rabu (31/1/2024).
“Jadi terhadap atribut spanduk kaos yang biasanya pada tahun-tahun sebelumnya dimintakan itu tidak begitu banyak terjadi."
Senada, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat terdapat penurunan omzet sebesar 40% hingga 90% yang dirasakan UMKM terutama yang bergerak di bidang konveksi dan sablon menjelang Pemilu 2024. Bidang konveksi meliputi penjualan alat peraga kampanye seperti baliho, kemeja, jaket, topi.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius mengatakan informasi tersebut didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM di Pasar Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen, DKI Jakarta.
“Penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40% sampai 90%,” ujar Yulius dalam Konferensi Pers Perkembangan Pendapatan UMKM pada Masa Pemilu di kantornya, awal pekan ini.
Ekonomi Pemilu Lambat
Secara umum, musim pemilu di Indonesia kali ini sepertinya memang tidak memberikan dorongan yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perputaran ekonomi karena kampanye sebagian besar dilakukan di platform daring.
Produk domestik bruto (PDB) kemungkinan meningkat 4,97% pada kuartal terakhir 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menurut perkiraan median 18 ekonom yang disurvei oleh Bloomberg, Jumat.
Ini akan menjadi kuartal kedua berturut-turut di mana perekonomian Indonesia tumbuh di bawah 5%. Adapun, realisasi pertumbuhan ekonomi RI kuartal IV-2023 akan diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (5/2/2024).
Kampanye ketiga kombatan dalam Pilpres 2024 kali ini berpindah ke platform seperti TikTok milik ByteDance Ltd untuk berinteraksi lewat tarian dan obrolan langsung.
“Iklan lebih murah dan jangkauannya lebih luas di platform media sosial,” kata Jeffrosenberg Chen Lim, Kepala Riset Ekuitas di PT Maybank Sekuritas Indonesia.
Kemungkinan terjadinya pemilihan putaran kedua juga membuat para kandidat tidak mengeluarkan uang terlalu banyak dan terlalu dini.
“Bagi partai politik, ini adalah maraton, bukan lari cepat hingga Juni untuk kemungkinan pemungutan suara putaran kedua dan November untuk pemilu daerah,” kata Satria Sambijantoro, Kepala Riset Ekuitas PT Bahana Sekuritas. “Jadi uangnya akan dikembalikan pada 2024.”
Di sisi lain, pemerintah telah mendorong pencairan bantuan tunai dan bantuan beras lebih cepat untuk menahan dampak melonjaknya harga pangan.
Anggaran bantuan sosial tahun ini ditingkatkan menjadi Rp496,8 triliun (US$32 miliar), dengan sekitar Rp11,25 triliun bantuan tunai akan diberikan kepada 18 juta rumah tangga pada awal Februari.
Bantuan tersebut akan memiliki dampak yang terbatas terhadap pertumbuhan, karena keluarga berpenghasilan rendah hanya akan membelanjakannya untuk kebutuhan dasar, kata Lionel Priyadi, ahli strategi makro dan pendapatan tetap di PT Mega Capital Sekuritas.
-- Dengan asistensi Dovana Hasiana
(red/wdh)
