Kedua, Unhas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), para pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap setiap pada garis demokrasi. Mereka meminta para pejabat seharusnya mampu mengedepankan kepentingan rakyat, keadilan sosial, serta mampu menciptakan demokrasi yang nyaman.
Ketiga, Unhas meminta para penyelenggara Pemilu 2024 yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP untuk bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai aturan yang berlaku.
"Penyelenggara pemilu harus menjunjung tinggi prinsip independen, jujur, adil, tak berpihak, dan teguh terhadap intervensi dari pihak mana pun," kata Triyatni.
Selain itu, keempat, Unhas juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat. Termasuk pelaksanaan Pemilu 2024.
"Sehingga hasil Pemilu 2024, yaitu presiden dan wakil presiden mendapat legitimasi yang kuat yaitu berbasis kekuatan suara rakyat," ujar Triyatni.
Universitas Lambung Mangkulat Kalimantan Selatan
Ketua Senat ULM Hadin Muhjad juga mengatakan turut mengutarakan pernyataan sikap sebagai keprihatinan terhadap kondisi demokrasi pada Pemilu 2024. Akan tetapi, ULM memang tak detil dan tegas apa saja yang menjadi dasar keresahan komunitas pendidikan tersebut.
Mereka pun hanya mengutarakan empat pernyataan sikap yang diharapkan mampu dilaksanakan pada pemilu tahun ini.
1. Prinsip demokrasi hendaknya dilaksanakan dengan sungguh sesuai dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Aspek etika harus jadi acuan penting dalam demokrasi
3. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh prinsip dasar pemilu yaitu berlangsung secara bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Memelihara persatuan antrakomponen bangsa agar pemilu berlangsung aman dan kondusif.
(red/frg)
