Untuk diketahui, sejumlah civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi negeri mengeluarkan seruan dalam menunjukkan keprihatinan pada sistem demokrasi Indonesia. Adapun kampus yang telah menyuarakan hal tersebut antara lain; Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas, dan terbaru Universitas Padjadjaran (UNPAD).
“Kami segenap Civitas Akademika Padjadjaran dan alumni merasa memiliki kewajiban moral untuk mempertahankan integritas, etika dan martabat di dalam bernegara, menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi sosial, politik, dan hukum nasional pada penyelenggaraan Pemilu 2024 ini,” kata Universitas Padjadjaran dalam sebuah pernyataan tertulis, Jumat (2/2/2024).
Mereka juga akan menggelar pembacaan Seruan Padjadjaran oleh Civitas Akademika Universitas Padjadjaran pada besok, Sabtu (3/2/2024) di Gerbang Kampus Utama Dipati Ukur, Bandung.
Pada Rabu, 31 Januari 2024, sejumlah guru besar dan civitas UGM mengeluarkan Petisi Bulaksumur. Pesan dalam petisi tersebut tertuju kepada Presiden Jokowi dan mengkritiknya karena dianggap gagal menjalankan dharma bhakti almamaternya saat menjadi presiden.
Hal ini merujuk pada sejumlah persoalan demokrasi pada perhelatan Pemilu 2024. Tak hanya itu, petisi tersebut juga menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) atas keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses Pemilu 2024, serta pernyataan kontradiktif Jokowi soal keberpihakan dan ikut kampanye.
Kampus UI pada Jumat siang ini (2/2/2024) turut mendeklarasikan sikap terhadap polemik politik dan demokrasi jelang pemungutan suara pada Pemilu 2024, ikut pergerakan civitas UGM dan Universitas Islam Indonesia (UII) sebelumnya.
Dalam deklarasi, Guru besar Hukum UI, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan UI menilai demokrasi, keluruhan budaya, dan moral bangsa mulai tergerus dan terkoyak akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan. UI menganggap telah terjadi kerusakan pada tatanan hukum, demokrasi, dan etika bernegara akibat korupsi, kolusi dan nepotisme.
(prc/ros)
