Civitas Unpad menilai bahwa hukum dan martabat harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Tidak bisa pemerintahan berjalan atas dasar kepentingan politik.
Mereka akan menggelar pembacaan Seruan Padjadjaran oleh Civitas Akademika Universitas Padjadjaran pada besok Sabtu (3/2/2024) di Gerbang Kampus Utama Dipati Ukur, Bandung.
“Kami segenap Civitas Akademika Padjadjaran dan alumni merasa memiliki kewajiban moral untuk mempertahankan integritas, etika dan martabat di dalam bernegara, menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi sosial, politik, dan hukum nasional pada penyelenggaraan Pemilu 2024 ini,” papar dia.
Pada Rabu, 31 Januari 2024, sejumlah guru besar dan civitas UGM mengeluarkan Petisi Bulaksumur. Pesan tertuju kepada Presiden Jokowi dan mengkritiknya karena dianggap gagal menjalankan dharma bhakti almamaternya saat menjadi presiden.
Hal ini merujuk pada sejumlah persoalan demokrasi pada perhelatan Pemilu 2024. Petisi menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses Pemilu 2024, serta pernyataan kontradiktif Jokowi soal keberpihakan dan ikut kampanye.
Kampus Universitas Indonesia Jumat siang turut mendeklarasikan sikap terhadap polemik politik dan demokrasi jelang pemungutan suara pada Pemilu 2024, ikut pergerakan civitas UGM dan Universitas Islam Indonesia (UII) sebelumnya.
Dalam deklarasi, Guru besar Hukum UI, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan UI menilai demokrasi, keluruhan budaya, dan moral bangsa mulai tergerus dan terkoyak akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan. UI menganggap telah terjadi kerusakan pada tatanan hukum, demokrasi, dan etika bernegara akibat korupsi, kolusi dan nepotisme.
UI memberi pernyataan yang tidak secara spesifik merujuk pada Presiden Jokowi. Berbeda dengan UGM pada Rabu yang tegas meminta Presiden Jokowi dan seluruh pejabat, aktor politik, dan aparat penegak hukum yang berada di belakang persoalan demokrasi tersebut untuk segera menghentikan tindakannya.
Demokrasi pada pemilu 2024 harus dikembalikan. Sebelumnya, Presiden Jokowi memang kerap diduga cawe-cawe dalam Pemilu 2024 usai putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres. Dia mendapat kritik sejak MK secara sengaja memberi jalan bagi Gibran untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto.
Civitas Universitas Andalas Sumatera Barat juga turun membuat manifesto, yang dihadairi gabungan dosen dan mahasiswa. Pesan mereka serupa, tentang prantik politik dinasti serta upaya pelemahan institusi demokrasi di Indonesia.
Terdapat pula kekhawatiran praktik kecurangan pemilu, efek dari kecenderungan Presiden Jokowi mendukung salah satu paslon, disiarkan televisi.
(wep)
