Menurutnya, pemerintah kerap memberikan bansos setelah bulan Maret, atau setelah terdapat dua bulan data inflasi. Sementara BLT untuk mitigasi risiko pangan yang sebelumnya diumumkan, dan dirapel untuk tiga bulan, sudah diputuskan jelang akhir Januari.
Periode tersebut belum terdapat data inflasi yang bisa dijadikan justifikasi ekonomi di indonesia pada tahun 2024. “Itu baru satu bulan. Minimal dibutuhkan dua bulan data inflasi untuk mengetahui tren kenaikan harga,” terangnya.
Ia menilai pemberian BLT Mitigasi Risiko Pangan untuk mencegah inflasi, bukan tindakan yang tepat. Kebijakan tersebut justru akan menambah inflasi, terutama inflasi beras.
Pasalnya, masyarakat mendapat tambahan pendapatan, sementara masalah pasokan beras belum benar-benar terselesaikan.
“Maka otomatis demand akan naik, sementara supply makin tipis. Jadi yang akan terjadi adalah inflasinya nambah,” jelasnya.
Meski begitu Ronny menilai bahwa kenaikan harga beras yang sebelumnya terjadi bukan merupakan hal baru. Komoditas beras memang berfluktuasi sejak beberapa bulan menjelang akhir tahun lalu, akibat fenomena El Nino yang mengakibatkan kurangnya pasokan beras.
“Karena itu pemerintah mengeluarkan bantuan El nino 10 kg beras. Dan itu dilanjutkan sampai bulan Juni nanti di APBN 2024. Artinya, untuk urusan inflasi volatile food, khusus beras, sudah terjawab dengan itu,” kata Ronny.
Presiden Jokowi hari ini kembali menegaskan bahwa program Bansos merupakan cara pemerintah memitigasi kenaikan harga pangan. Program ini telah disalurkan sejak September tahun lalu.
Bantuan termasuk BLT, lanjut Jokowi, demi menumbuhkan daya beli masyarakat kurang mampu di tengah iklim El Nino hingga sebabkan kekeringan panjang. Hal yang berimbas pada kenaikan harga pangan dunia.
“Kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” jelas Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta.
“Semuanya, sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu, jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri.”
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menjelaskan BLT Mitigasi Risiko Pangan akan diberikan kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Februari mendatang.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan program bantuan pangan besar sebesar 10 kg untuk periode panjang, hingga bulan Juni 2024.
Airlangga menjelaskan, BLT ini merupakan salah satu langkah Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) untuk menjaga inflasi. Diketahui pada tahun 2024 target inflasi pemerintah Presiden Jokowi adalah 2,5+- 1%.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan Program BLT Mitigasi Risiko Pangan membutuhkan anggaran negara Rp11,25 triliun. Dana BLT secara rinci sebesar Rp200 ribu/bulan dan akan diberikan untuk periode tiga bulan dengan sistem rapel, yakni Januari, Februari, dan Maret 2024.
(azr/wep)
