Agenda reformasi Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menghadapi kritik setelah pemerintah tahun lalu mencabut tuduhan kriminal terhadap Ahmad Zahid Hamidi, wakil perdana menteri dan sekutu utama dalam koalisi yang berkuasa. Zahid memimpin Organisasi Nasional Melayu Bersatu, yang pernah dipimpin oleh Najib.
Pertemuan dewan awal pekan ini telah memicu spekulasi dan berbagai laporan mengenai keringanan hukuman yang diberikan kepada Najib.
Najib saat ini sedang menjalani hukumannya setelah divonis pada tahun 2022 atas tiga tuduhan pelanggaran kepercayaan dan satu tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terkait dana investasi negara 1MDB.
Najib dituduh mentransfer 42 juta ringgit ($8,9 juta) dari anak perusahaan 1MDB, SRC International Sdn ke rekening pribadinya antara tahun 2014 dan 2015. Mantan pemimpin Malaysia ini, yang bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah, masih diadili atas puluhan tuduhan kriminal lainnya yang terkait dengan dana kekayaan yang bermasalah tersebut.
Najib, yang telah dipenjara sejak Agustus 2022, telah mengajukan pengampunan hanya beberapa hari setelah memulai hukuman penjara. Pengampunan diberikan atas kebijakan raja, dengan saran dari sebuah dewan. Raja memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan penuh untuk membatalkan hukuman yang belum selesai atau meringankan hukuman.
(bbn)
