Dalam lima tahun terakhir, menurut dia, UI menilai demokrasi, keluruhan budaya, dan moral bangsa mulai tergerus dan terkoyak akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan. UI menganggap telah terjadi kerusakan pada tatanan hukum, demokrasi, dan etika bernegara akibat korupsi, kolusi dan nepotisme.
Meski demikian, deklarasi UI memang sama sekali tak menyebut sejumlah nama atau peristiwa yang menjadi rujukan dan keresahannya tersebut. Berbeda dengan UGM dan UII yang lantang menyebut Presiden Jokowi tengah mencederai Demokrasi dengan mendukung puteranya, Gibran Rakabuming Raka mulai dari putusan MK yang sarat nepotisme hingga kampanye Pemilu 2024.
"Kami resah sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka," ujar Harkristuti.
Poin-poin dalam Deklarasi Civitas UI
1. Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi
2. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil
3. Menuntut agar semua ASN pejabat pemerintah TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon
4. Menyerukan agar seluruh perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing.
(prc/frg)
