Sebelumnya, Pemerintah Kanada juga baru saja akan melarang seluruh pegawai negeri menggunakan aplikasi TikTok. Mereka khawatir terjadi pengumpulan data oleh aplikasi yang berpotensi mendatangkan ancaman pada keamanan negara. Kebijakan tersebut pun sudah dimulai akhir Februari lalu.
Presiden Dewan Keuangan Kanada Mona Fortier menilai, Tiktok memiliki metode dan akses pengumpulan data yang cukup besar pada isi telepon seluler. Kekhawatiran ini juga muncul lantaran aplikasi tersebut berada di bawah pengelolaan perusahaan China.
Berdasarkan undang-undang intelijen nasional China, semua organisasi dan warga Negeri Tirai Bambu tersebut wajib membantu dan mendukung upaya intelejen negara. Hal ini membuat sejumlah negara khawatir Pemerintah China akan memaksa ByteDance Ltd untuk membagi data pengguna Tiktok.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pun meminta warganya menjaga keamanan data pribadi dengan membatasi intalasi aplikasi pada gawai pribadi. Hal ini disampaikan karena Pemerintah Kanada belum berencana menerapkan ban atau blokir tiktok dari akses publik.
Parlemen Amerika Serikat pun baru saja mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan memberikan wewenang pada Presiden Amerika Serikat (AS) untuk meninjau, melarang atau memaksa penjualan aplikasi yang mengancam keamanan nasional. Meski tak spesifik, aturan ini kabarnya akan membatasi akses Tiktok.
Usai sah, Presiden AS Joe Biden akan memiliki kewenangan untuk memaksa penjualan teknologi, aplikasi, perangkat lunak, atau platform e-commerce yang dimiliki oleh pihak asing jika menimbulkan ancaman keamanan nasional bagi pengguna AS.
TikTok sendiri telah lama menjadi perhatian pemerintah dan Senator AS. Aplikasi video pendek yang memiliki 100 juta penguna di AS ini dituding bisa digunakan pemerintah China untuk menyebarkan pengaruhnya.
Presiden AS sebelumnya, Donald Trump pernah memaksa Bytedance menjual operasional TikTok AS pada perusahaan teknologi AS. Namun rencana ini tidak terlaksana. Jalan keluarnya, Bytedance akhirnya menyerahkan pengelolaan data kepada Oracle.
Perdana Menteri Belanda pun telah menyarankan agar departemen pemerintah tidak menggunakan TikTok untuk kampanye komunikasi publik. Hal ini disampaikan sambil menunggu Badan Intelejen menyelidiki potensi risiko keberadaan Tiktok pada telepon genggam pegawai pemerintahan.
(bbn)
