“Karena kita tahu bahwa kecepatan internet minimal 100 Mbps punya manfaat lebih dari hanya sekadar kecepatan, tapi menumbuhkan ekonomi digital Indonesia.
“Tentu kita akan lanjutkan [dialog] dengan mereka lagi,” jelas Usman.
Untuk diketahui pebisnis jasa telekomunikasi mendapatkan kewajiban membayar kepada negara, termasuk biaya regulator (regulatory charge) dam Biaya Hak Penggunaan (BHP) dan langsung tercatat dalam kontribusi PNBP melalui Kementerian Kominfo.
Berbagai biaya menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) membuat industri lambat dalam berkembang. Bahkan cenderung tidak sehat.
PNBP yang menjadi target Budi Arie sendiri pada tahun 2024 Rp25,58 Triliun, atau naik Rp471,21 miliar. Keinginan Budi Arie disampaikan sebelumnya dirinya sendiri melontarkan opsi kebijakan minimal kecepatan internet 100 Mbps.
Budi Arie mengakui PNBP yang berasal dari Kominfo untuk kemudian disetorkan kepada negara terus meningkat sejak tahun anggaran 2021–2024, termasuk hasil kontribusi ekstensifikasi seperti lelang spektrum frekuensi dan intensifikasi PNBP.
Realisasi PNBP dari Kementerian Kominfo:
- Tahun 2021 mencapai Rp25,45 triliun (106,46% dari target)
- Tahun 2022, mencapai Rp27,13 triliun (109,59% dari target).
- Tahun 2023, per 11 September, realisasi Rp9,86 triliun (target Rp25,07 triliun)
- Tahun 2024, target Rp25,58 triliun, atau meningkat Rp471,21 miliar
Kebijakan internet minimal punya 100 Mbps merespon hasil survei terbaru Speedtest dari Ookla, dimana Indonesia mencatatkan kecepatan 27,87 Mbps koneksi fixed broadband dan 24,96 Mbps koneksi mobile dalam berselancar di dunia maya.
Indonesia saat ini masih menempati urutan ke-97 dari seluruh negara di dunia, juga urutan ke-9 dari 11 negara di Asia Tenggara. Nomor tiga paling bawah dan hanya lebih baik dari Myanmar dan Timor Leste.
Budi Arie dalam sebuah kesempatan menyatakan, “kita berembuk untuk menemukan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini [kecepatan internet Indonesia tertinggal].”
Hal juga telah disadari Budi Arie bahwa perlu investasi pada belanja modal para pemain di industri telekomunikasi. Utamanya peningkatan kapasitas gelaran jaringan 5G. Namun, investasi ini membutuhkan dana berkali-kali lipat dibandingkan jaringan di versi sebelumnya.
Pada bagian lain operator telekomunikasi diharapkan pada tarif layanan yang selalu turun, seperti terungkap pada data Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI Kominfo, terang Budi Arie. Tingkat pertumbuhan tahunan majemuk atau Compounded annual growth rate (CAGR) diklaim turun 17,72% selama periode tahun 2017 hingga 2023.
Sementara beban biaya penyelenggaraan operator seluler menghabiskan raihan pendapatan. Pada kuartal kedua tahun lalu porsi biaya sekitar 70%-106% dari pendapatan.
“Sehingga kecil peluang bagi operator seluler untuk menurunkan lagi tarif mobile broadband seperti periode-sebelumnya,” pungkas Budi Arie.
(ros/roy)
