Petisi Bulaksumur juga meminta Jokowi beserta seluruh pejabat, aktor politik, dan aparat penegak hukum yang berada di belakang persoalan demokrasi tersebut untuk segera menghentikan tindakannya dan mengembalikan demokrasi di Pemilu 2024.
"Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejala politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral," kata Koentjoro.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memang kerap diduga cawe-cawe dalam Pemilu 2024 usai putera sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres. Dia mendapat kritik sejak MK secara sengaja memberi jalan bagi Gibran untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto.
Selama masa kampanye, Jokowi pun kerap disebut berkampanye dan menunjukkan gimik politik keberpihakan terhadap Prabowo-Gibran. Hal ini kemudian dikaitkan dengan sejumlah laporan tentang keberpihakan aparat pemerintah dan penegak hukum pada pasangan calon nomor urut 02 tersebut.
(red)
