Rencana tersebut, kata Djoko, menyusul adanya rapat pemerintah yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan invesati (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
"Pak Luhut pimpin rapat saya hadir untuk dimulai lagi kompor induksi. Jadi kemarin yang sempat dihentikan coba dikaji lagi, dimulai lagi."
Dia juga berharap program tersebut bakal terealisasi sepenuhnya, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan impor liquefied petroleum gas (LPG).
"Transisi ini harusnya dari orang menengah ke atas, orang yang sudah mampu menggunakan kompor listrik. Kompor induksi ini seharusnya dimulai dari masyarakat mampu, kalau dimulai masyarakat miskin ya tidak mulai-mulai transisi, sampai sekarang angkanya rendah terus," ujar dia.
Menyikapi hal itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu pun mengeklaim otoritas energi saat ini belum memikirkan rencana tersebut.
Meski demikian, dia tak menampik bahwa wacana pembagian kompok listrik tersebut masih akan tetap dikaji, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan impor LPG dan transisi energi.
"Transisi ini harusnya dari orang menengah ke atas, orang yang sudah mampu menggunakan kompor listrik. Kompor induksi ini seharusnya dimulai dari masyarakat mampu, kalau dimulai masyarakat miskin ya tidak mulai-mulai transisi, sampai sekarang angkanya rendah terus," ujar dia.
Program kompor induksi tersebut memang sempat diusulkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) dengan menyasar masyarakat miskin.
Meski sudah melakukan sosialisasi di sejumlah daerah, program tersebut tetiba dibatalkan dengan alasan menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pada 2022.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga telah membuat program bagi-bagi rice cooker gratis kepada masyarakat miskin yang dimulai pada November 2023, yang memakan anggaran negara hingga Rp347 miliar.
(ibn/wdh)
