Terhadap hal itu, Mahfud mengungkap tindakan itu digunakan oleh oknum untuk menghimpun uang. Penghimpunan dana itu juga bisa menjadi aliran gratifikasi kecil-kecilan yang diberikan oleh sanak keluarga pegawai kementerian tersebut.

“Menurut saya di berbagai institusi itu hampir setiap proyek itu ada pencucian uangnya. Saya mungkin dapat uang jasa, tarolah gratifikasi mungkin kecil-kecilan. Tetapi yang disetor ke keluarganya, anaknya itu menurut ilmu intelijen keuangan itu harus diperiksa. Dan itu ada undang undangnya, dan selama ini ndak ada yang memeriksa itu,” kata dia

“Orang beli proyek, begini, seakan-akan tidak ada apa-apa. Tapi dia bikin perusahaan cangkang. Istrinya bikin ini yang tidak jelas juga pelanggannya siapa. Uangnya bertumpuk di situ,” sambung mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Belakangan, Kemenkeu memang tengah menjadi sorotan usai Mahfud mengatakan ada transaksi hingga Rp 300 triliun yang melibatkan ratusan pegawainya. Temuan tersebut berdasarkan laporan PPATK yang dilayangkan sejak 2009 hingga 2023. Mahfud menilai bahwa uang itu bukan merupakan hasil korupsi melainkan pencucian uang.

(ibn/ezr)