Destiawan mengatakan Waskita Karya akan mengajukan proposal restrukturisasi komprehensif bulan ini. Dia menambahkan perusahaan juga berencana melakukan rights issue sebelum bantuan dari pemerintah senilai Rp 3 triliun dicairkan pada Mei.
Lebih lanjut, Destiawan mengatakan perusahaan tidak berencana melakukan pembebasan utang; sebuah langkah yang dinilai dapat meyakinkan investor setelah pernyataan bahwa restrukturisasi utang Waskita Karya kemungkinan mencakup pemotongan pokok utang.
Pada Februari, perusahaan telah mendapat persetujuan dari para pemegang obligasi untuk menunda pembayaran sejumlah Rp 2,3 triliun selama empat bulan, serta untuk menunda pembayaran dua notes rupiah lainnya.
Kondisi keuangan Waskita Karya mengalami tekanan akibat perlambatan aktivitas konstruksi dan lalu lintas di jalan tol yang disebabkan oleh pandemi. Hal ini tecermin dari pendapatan pada 2021 yang hanya mencapai seperempat dari realisasi pendapatan 2018.
Pada 2021, Waskita Karya telah memulai putaran pertama perbaikan utang dengan restrukturisasi pinjaman bank senilai Rp 29 triliun. Namun, kata Destiawan, kondisi perekonomian yang belum pulih membuat perusahaan perlu mengadakan putaran berikutnya yang juga diharapkan menjadi putaran terakhir.
“Dengan kondisi ekonomi yang belum tumbuh secepat yang diharapkan dan kurangnya proyek baru, kami belum bisa memenuhi kewajiban sehingga perlu dilakukan restrukturisasi kedua,” katanya.
Sekadar catatan, Waskita Karya dan tiga BUMN konstruksi lainnya yaitu PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan PT PP mengalami lonjakan utang lebih dari 12 kali menjadi Rp 130 triliun sejak Presiden Joko Widodo menjabat pada 2014.
Terkait dengan hal ini, S&P Global Ratings telah memperingatkan perusahaan-perusahaan konstruksi Indonesia dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan seiring dengan munculnya kekhawatiran dari bank dan investor bahwa BUMN karya akan mengalami tekanan utang atau debt distress.
(bbn)
