Kabar yang kemudian viral ternyata tidak dikhususkan untuk ITB. Danacita menghadirkan fitur ini di banyak kampus negeri maupun swasta, mulai dari hanya Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Universitas Bina Sarana Informatika.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dalam paparan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hari ini, Selasa (30/1/2024), mengatakan pinjol untuk pendidikan adalah alternatif. Seluruhnya dikembalikan kepada mahasiswa atau wali.
Berbeda dengan yang ditawarkan Danacita, lanjut Mahendra, pengembalian utang lewat program student loan biasanya dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan. Sedangkan pinjol, lazimnya berupa cicilan di perusahaan Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending.
“Namanya P2P lending ada syarat dan kondisi yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak,” kata Mahendra. “Kami tetap menggarisbawahi perusahaan P2P Lending secara keseluruhan saat ini sudah memberi pinjaman kepada 600.000 (borrower) dan jumlah yang diberikan kepada UMKM secara proporsional semakin meningkat.”
Pertumbuhan pembiayaan menjadi sebuah indikasi bahwa industri pinjol berkontribusi pada pendalaman di sektor jasa keuangan, klaim Mahendra.
Mengacu pada program Federal student loan di AS, Bloomberg News melaporkan nilainya mencapai lebih dari US$1,6 triliun dan tersebar ke 40 juta orang. Federal student loan sendiri telah menimbulkan kekhawatiran dan menjadi hal yang dipermainkan dalam kampanye politik AS tahun ini.
Presiden Joe Biden, seorang Demokrat, mengkampanyekan keringanan beban utang, sementara Mahkamah Agung dan Partai Republik menolak. Hal yang membuat pemilih muda marah kedua kedua institusi ini. Ini masih ditambah tren kenaikan biaya kuliah tingkat sarjana dan pascasarjana, yang berarti utang mahasiswa adalah masalah yang tidak akan hilang.
Pada bulan Juni tahun lalu, Mahkamah Agung menolak inisiatif terpisah dari pemerintahan Biden yang akan mengampuni utang sebanyak US$20.000 per peminjam, setelah enam negara bagian yang dipimpin oleh Partai Republik menentang rencana tersebut karena dianggap melampaui wewenang presiden.
Mayoritas konservatif di pengadilan memutuskan bahwa Biden tidak dapat menggunakan apa yang disebut HEROES Act - undang-undang tahun 2001 yang mengizinkan menteri pendidikan untuk “membebaskan atau memodifikasi” persyaratan pinjaman mahasiswa - untuk menghapus utang.
Biden mengatakan setelah keputusan pengadilan bahwa ia akan mencoba jalan hukum yang berbeda untuk memberikan keringanan utang. Caranya dengan menggunakan kewenangannya di bawah Higher Education Act of 1965 untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa, meskipun Departemen Pendidikan belum mengatakan bagaimana hal tersebut dapat dilakukan.
Pada pemilu AS sebelumnya Biden mengandalkan program penghapusan utang demi menggaet pemilih muda dan sebagai bagian dari rencana pemulihan ekonomi AS. Para pendukung sayap kiri mendorong janji itu, menyebutnya sebagai masalah keadilan generasi.
Biden juga mengutip kesetaraan rasial sebagai alasan, dengan mengatakan bahwa siswa kulit hitam lebih mungkin untuk meminjam uang untuk sekolah. Mereka juga lebih mungkin untuk mengambil pinjaman dalam jumlah besar. Hal ini memperparah kesenjangan kekayaan yang sudah lebar antara keluarga kulit hitam dan kulit putih.
Diketahui Federal student loan sempat dihentikan Presiden Donald Trump pada bulan Maret 2020 saat pandemi terjadi di AS. Moratorium ini diperpanjang beberapa kali. Namun pada bulan Mei tahun lalu, Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy, dari Partai Republik, menyetujui rencana untuk menaikkan batas utang negara dan menghindari penutupan pemerintah.
Kesepakatan tersebut mencakup ketentuan yang melarang Departemen Pendidikan mengesahkan perpanjangan lagi setelah yang terakhir berakhir. Akrual bunga dilanjutkan pada 1 September 2023, dan tagihan-tagihan akan mulai jatuh tempo pada bulan Oktober tahun yang sama.
(wep)
