Selanjutnya, menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps dari 6% menjadi 5% untuk Bank Umum Konvensional (BUK), dengan fleksibilitas repo sebesar 5%. Kemudian, rasio PLM syariah sebesar 100 bps dari 4,5% menjadi 3,5% untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%, yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2023.

Dia menjelaskan penurunan ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan mendorong pendalaman pasar keuangan, yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2023.

Langkah selanjutnya, dengan melanjutkan pelonggaran rasio loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100%, untuk semua jenis properti.

Perry menjelaskan, hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dan melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaran bermotor baru, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;

Tak hanya itu, ia juga mengatakan akan tetap mempertahankan rasio countercyclical capital buffer (CCYB) sebesar 0%, dan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%.

“Di bidang kebijakan makroprudensial tetap mengarahkan pertumbuhan ekonomi pro growth kebijakan makroprudensial. BI terus memperkuat stimulus makroprudensial mendorong perbankan, koordinasi diperkuat dengan KSSK, kebijakan fiskal untuk stimulus ekonomi, dan OJK untuk pengaturan pengawasan makroprudensial,” pungkas Perry.

(azr/lav)