Bloomberg Technoz, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menarik pernyataannya terkait kampanye yang dianggap tidak netral, karena dianggap mengarah pada salah satu pasangan calon (paslon).

PP Muhammadiyah meminta agar presiden sebagai Kepala Negara menjadi tauladan yang selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

"Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh berpihak" tulis PP Muhammadiyah pada keterangan pers, Senin (29/1/2024).

PP Muhammadiyah juga mengimbau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk lebih sensitif dalam melakukan pengawasan dugaan penggunaan fasilitas negara pada masa kampanye.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga diminta untuk meningkatkan peran pengawasan penyelenggaraan Pemilu, terutama pada dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kemenangan satu kontestan tertentu.