Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah berencana menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Mitigasi Risiko Pangan kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan total anggaran mencapai Rp11,25 triliun. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan anggaran program BLT itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Menurut dia, APBN saaat ini bersifat fleksibel.

“Ini tentunya kami akan carikan, dan itu APBN-nya akan tetap bisa fleksibel dan ini bagian dari selalu strategi kami untuk mengelola APBN itu fleksibel. Jadi kami memang selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir,” ujar Febrio kepada wartawan setelah menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1/2024).

Febrio mengatakan, APBN memang dirancang fleksibel. Artinya, dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya membutuhkan intervensi, atau untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendadak, terutama untuk merespon kondisi ekonomi masyarakat dan kondisi ekonomi global.

“Kami selalu gunakan istilah shock absorber (peredam gejolak), jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak, yang kami lihat di pasar global, APBN-nya bisa tetap siap,” katanya.